BPJS Kesehatan Pastikan Keanggotaan Gratis 100 Persen

admin | Friday, 2026-04-17
Thumbnail


aiotrade.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Kesehatan menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan kepesertaan tidak dikenakan biaya atau gratis 100 persen. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto sebagai respons terhadap masih adanya laporan masyarakat mengenai oknum yang meminta pembayaran dengan mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

Menurut Akmal, masyarakat perlu waspada terhadap segala bentuk permintaan pembayaran yang diklaim sebagai syarat aktivasi, pendaftaran, perubahan data, maupun layanan administrasi kepesertaan lainnya. Ia menyampaikan bahwa semua pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan secara gratis. Jika ada pihak yang meminta pembayaran atas nama BPJS Kesehatan, itu bukanlah prosedur resmi dan harus segera dilaporkan.

“Kami tegaskan, seluruh pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis 100 persen. Jika ada pihak yang meminta pembayaran atas nama BPJS Kesehatan, itu bukan prosedur resmi dan harus segera dilaporkan,” ujar Akmal dalam keterangan Jumat (17/4/2026).

Ia menekankan bahwa seluruh layanan kepesertaan, mulai dari pendaftaran, aktivasi, perubahan data, hingga layanan administrasi lainnya, diberikan tanpa biaya. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melayani atau melakukan pembayaran kepada pihak mana pun yang mengeklaim dapat membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan imbalan tertentu.

BPJS Kesehatan juga mengimbau masyarakat hanya menggunakan kanal resmi dalam mengakses layanan. Baik melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, kanal layanan digital resmi seperti aplikasi Mobile JKN, Care Center 165 maupun media komunikasi resmi yang dikelola BPJS Kesehatan termasuk media sosial.

Selain itu, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat aktif berperan dengan melaporkan setiap indikasi pungutan liar atau permintaan pembayaran tidak sah, disertai bukti pendukung seperti tangkapan layar percakapan, bukti transaksi, atau dokumentasi lainnya.

Laporan dapat disampaikan melalui kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, kanal pengaduan resmi, email layanan pengaduan, maupun akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.

Akmal menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, BPJS Kesehatan akan memproses pihak terkait secara tegas.

“BPJS Kesehatan berkomitmen menjaga integritas dan transparansi pelayanan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan layanan Program JKN berjalan bersih tanpa ada gratifikasi,” pungkasnya.

Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Masyarakat

  • Waspadai permintaan pembayaran
    Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap segala bentuk permintaan pembayaran yang diklaim sebagai bagian dari proses pengurusan kepesertaan.

  • Gunakan saluran resmi
    Hanya menggunakan saluran resmi seperti kantor cabang BPJS Kesehatan, aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, atau media sosial resmi BPJS Kesehatan.

  • Laporkan kecurangan
    Jika menemukan indikasi pungutan liar atau permintaan pembayaran ilegal, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya dengan memberikan bukti pendukung seperti tangkapan layar atau dokumen lainnya.

  • Pantau informasi resmi
    Selalu memantau informasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan melalui saluran resmi agar tidak terkena penipuan atau modus penipuan baru.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam menjaga kepercayaan dan keandalan sistem BPJS Kesehatan. Dengan aktif melaporkan kecurangan atau penipuan, masyarakat turut serta dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar gratis dan transparan. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya BPJS Kesehatan dalam menjaga kualitas layanan dan keamanan data peserta.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan bijak dalam menghadapi berbagai jenis penipuan yang mungkin terjadi. Melalui kesadaran dan partisipasi aktif, BPJS Kesehatan dapat terus beroperasi secara efektif dan aman bagi seluruh peserta.

Label: #bisnis#kesehatan dan obat-obatan#berita#kesehatan#pemerintah