Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan kritik terhadap regulasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, menilai bahwa regulasi tersebut belum harmonis, lengkap, dan mutakhir. Hal ini dianggap menjadi hambatan dalam meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua BPK, Isma Yatun, menyampaikan kritik tersebut saat mempresentasikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 dalam sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menjelaskan bahwa BPK menemukan bahwa Kementerian Kesehatan belum sepenuhnya menyusun regulasi bidang kesehatan yang dapat mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang memiliki tantangan khusus seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Dalam laporan tersebut, BPK juga menyoroti hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan manusia. Ditemukan berbagai permasalahan signifikan yang bersifat lintas kementerian, lembaga, hingga BUMN. Permasalahan ini menunjukkan adanya fragmentasi program pemerintah yang memerlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat untuk mengatasinya.
Beberapa rekomendasi disampaikan oleh BPK sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut. Salah satunya adalah agar Menteri Kesehatan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dinilai penting untuk memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi khusus bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah 3T dan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Berikut beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam rekomendasi BPK:
-
Peningkatan koordinasi antar lembaga
BPK merekomendasikan agar terdapat kerja sama yang lebih intensif antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat mencakup seluruh aspek yang diperlukan, termasuk mekanisme pendanaan dan distribusi sumber daya. -
Penyusunan regulasi yang lebih jelas
Regulasi yang ada dinilai masih kurang jelas dan tidak cukup mendukung pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang memiliki kondisi khusus. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih harmonis dan mutakhir. -
Peningkatan akses layanan kesehatan
Daerah 3T dan DTPK sering kali menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. BPK menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberian kapitasi khusus, sehingga dapat lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, BPK juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan. Dengan demikian, setiap program yang diluncurkan dapat diukur dampaknya secara akurat dan diadaptasi sesuai kebutuhan daerah.
Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sering kali diabaikan dalam pembangunan. Dengan kolaborasi yang lebih baik antar lembaga dan regulasi yang lebih jelas, diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.
