Kritik terhadap Pelayanan Obat BPJS Kesehatan di Medan
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli, menyoroti adanya keluhan warga peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan obat. Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan segera merespons masalah ini dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mencari solusi.
Iswanda menegaskan bahwa pelayanan kesehatan seharusnya mempermudah pasien, bukan justru menyulitkan. Ia menilai bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini justru bertentangan dengan upaya Pemko dan DPRD Medan dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Di saat Pemko dan DPRD Medan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, kok justru ada kebijakan yang menyulitkan pasien Program Rujuk Balik (PRB),” ujarnya pada Jumat (17/4/2026).
Iswanda menekankan perlunya langkah konkret dan kerja sama yang baik antara Dinkes dan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa pasien tidak boleh dipersulit dalam proses pengambilan obat.
Selain itu, Iswanda juga menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan monopoli apotek yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Ia meminta klarifikasi terhadap isu tersebut dan berharap semua usaha apotek, terutama yang dekat dengan puskesmas, dapat diberdayakan.
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil Dinkes dan BPJS Kesehatan ke DPRD Medan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan tersebut secara tuntas.
Masalah Layanan Obat bagi Peserta PRB
Diketahui bahwa pelayanan obat bagi pasien PRB disebut-sebut mengalami kendala. BPJS Kesehatan diduga hanya menunjuk apotek tertentu sebagai tempat pengambilan obat, meski lokasinya jauh dari fasilitas kesehatan tempat pasien berobat.
Kondisi ini dinilai memberatkan pasien, khususnya penderita penyakit kronis, karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi setiap kali mengambil obat.
Seorang wanita pasien PRB, Ana Purba, warga Jalan Bunga, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, menyampaikan keluhan ke DPRD karena mengalami hal tersebut. Saat berobat di Puskesmas Helvetia, ia diarahkan mengambil obat ke Apotek Sutomo di kawasan Jalan Sutomo, Kecamatan Medan Timur, yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari lokasi puskesmas.
Ana yang merupakan penderita diabetes dan rutin berobat setiap bulan sebagai peserta BPJS Kesehatan, mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Dia harus menempuh jarak jauh dan biaya lebih untuk berobat.
“Setiap kontrol harus ambil obat jauh. Biaya transportasi jadi lebih besar. Tolonglah dimudahkan,” pungkasnya.
Solusi yang Diharapkan
Iswanda menekankan pentingnya koordinasi antara Dinkes dan BPJS Kesehatan dalam menyelesaikan masalah ini. Ia berharap agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih memperhatikan kebutuhan pasien, khususnya mereka yang tinggal di daerah pinggiran atau jauh dari fasilitas kesehatan utama.
Ia juga menyarankan agar BPJS Kesehatan dapat mempertimbangkan pembukaan kerja sama dengan apotek lain yang lebih dekat dengan lokasi pasien. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial dan waktu yang dikeluarkan oleh pasien.
