Capaian dan Strategi BPJS Kesehatan di Papua
Pencapaian yang signifikan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Papua terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga 28 Februari 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 98 persen penduduk Papua. Angka ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak terkait dalam memastikan masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang optimal.
Namun, meskipun tingkat kepesertaan tinggi, tingkat keaktifan peserta masih perlu ditingkatkan. Saat ini, tingkat keaktifan peserta berada pada angka 85,34 persen atau sekitar 4.901.664 jiwa. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan fokus pada beberapa strategi penting.
Fokus pada Kemandirian Iuran dan Fitur REHAB
Salah satu strategi utama BPJS Kesehatan adalah memperkuat kemandirian masyarakat dalam membayar iuran. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya iuran, diharapkan dapat meningkatkan tingkat keaktifan peserta secara signifikan.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memanfaatkan fitur Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) untuk peserta yang menunggak iuran. Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi peserta dalam membayar iuran, sehingga tidak menyebabkan pemutusan kepesertaan.
Realisasi Manfaat Pelayanan Kesehatan
Dalam hal realisasi manfaat pelayanan kesehatan, hingga Februari 2026, BPJS Kesehatan telah membayarkan biaya manfaat pelayanan kesehatan di Papua sebesar Rp235,25 miliar. Angka ini mencerminkan kemampuan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu.
Di sisi lain, reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) telah mencapai 2.706 jiwa. Ini menunjukkan upaya aktif dari berbagai pihak dalam memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
Peran Pemerintah Daerah dan Media
Pertemuan dalam kegiatan Media Gathering yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Jayapura bersama Kedeputian Wilayah XII menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan insan pers. Deputi Direksi Wilayah XII, Sawal Sani Tarigan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program JKN.
“Program JKN adalah kerja bersama. Pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan media memiliki peran besar memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal,” ujarnya dalam sambutannya di Jayapura.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban Gaol, memaparkan capaian signifikan Papua dalam kepesertaan JKN. Meski tingkat keaktifan peserta masih perlu ditingkatkan, ia menegaskan bahwa ke depan peningkatan keaktifan peserta menjadi fokus utama.
Pemutakhiran Data dan Pemantauan
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menegaskan pentingnya pemutakhiran data desil kesejahteraan. Validasi dan verifikasi lapangan terus dipercepat agar bantuan iuran tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan melalui Mobile JKN, PANDAWA, Care Center 165, atau layanan langsung di kantor BPJS Kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap peserta memiliki akses informasi yang akurat dan terkini.
Dukungan dari Organisasi Masyarakat
Anggota BP3OKP Perwakilan Papua, Alberth Yoku, menambahkan bahwa pihaknya terus memperkuat dukungan terhadap Program JKN melalui langkah-langkah strategis. Mulai dari percepatan validasi data bersama dinas sosial, peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan berbasis pemetaan kebutuhan, hingga mendorong badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam segmen Pekerja Penerima Upah.
