Komisi III DPRD Balikpapan Minta Tambahan Tenaga Kerja untuk Proyek Rumah Dinas Wakil Wali Kota
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengajukan permintaan tambahan tenaga kerja dalam proyek pembangunan Rumah Dinas Wakil Wali Kota. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp12,6 miliar. Saat ini, progres fisik proyek telah mencapai 12,55 persen, sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 12,29 persen.
Permintaan tambahan tenaga kerja disampaikan setelah Komisi III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek di Jalan Kapten Piere Tendean, Gunung Pasir. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyatakan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai rencana. Namun, ia menilai perlu adanya penambahan jumlah pekerja agar ritme pekerjaan tetap terjaga hingga proyek selesai.
"Progresnya masih sesuai target. Kami hanya mengingatkan agar tenaga kerja ditambah sehingga ritme pekerjaan tetap terjaga hingga proyek selesai," ujar Yusri kepada Celetuk Bocil, Kamis (16/7/2026).
Saat ini, jumlah pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut sekitar 15 orang. Meskipun jumlah tersebut cukup untuk menjaga kelancaran pekerjaan, Yusri menilai perlu penambahan agar setiap tahapan pembangunan dapat berlangsung lebih optimal hingga masa penyelesaian.
Masa pelaksanaan proyek ini ditetapkan selama 176 hari kalender. Hingga pertengahan Juli, proyek telah memasuki hari ke-55 pengerjaan. Saat ini, proyek masih berada pada tahap awal konstruksi yang meliputi persiapan lahan, mobilisasi peralatan, pengukuran, hingga pekerjaan tanah sebagai dasar pembangunan.
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Diapresiasi
Dalam sidak tersebut, Komisi III juga mengapresiasi penggunaan tenaga kerja lokal. Meski kontraktor berasal dari luar daerah, seluruh pekerja yang terlibat merupakan warga Balikpapan. Menurut Yusri, keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi nilai tambah karena proyek pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.
"Kami mengapresiasi karena seluruh pekerja merupakan masyarakat Balikpapan. Ini memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja lokal," katanya.
Yusri menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut agar penyelesaiannya sesuai jadwal, memenuhi standar kualitas, dan dapat dimanfaatkan secara optimal setelah rampung.
Langkah-Langkah Pengawasan yang Dilakukan
Pengawasan terhadap proyek dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain: * Pemantauan berkala terhadap progres fisik proyek * Evaluasi terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor * Koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kesesuaian dengan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan
Selain itu, Komisi III juga akan memastikan bahwa semua prosedur administratif dan teknis dalam pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Tantangan dalam Pelaksanaan Proyek
Meski proyek masih berada di atas target, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konstruksi. Selain itu, faktor cuaca dan ketersediaan bahan bangunan juga bisa memengaruhi kelancaran pekerjaan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Komisi III merekomendasikan agar kontraktor segera menambah jumlah pekerja dan mempercepat proses pemesanan bahan bangunan. Hal ini bertujuan agar proyek dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Komentar dari Ketua Komisi III
Yusri menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proyek pemerintah. Ia menilai bahwa proyek seperti ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat.
"Kami akan terus melakukan pengawasan sehingga pembangunan ini selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik," tutup politisi partai berlambang pohon beringin itu.
