Penolakan Anggaran oleh PAL-KOAP: Kritik terhadap Alokasi Dana Proyek Pemprov Papua Barat
PAL-KOAP (Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Pengusaha Orang Asli Papua) Papua Barat menolak alokasi anggaran sebesar Rp72 miliar yang dialokasikan pemerintah provinsi. Penolakan ini dilakukan karena dinilai tidak sesuai dengan jumlah kelompok usaha yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Data Tidak Sesuai dengan Realitas
Ketua Umum PAL-KOAP Papua Barat, Alex Wonggor, menyatakan bahwa nilai anggaran yang disiapkan pemerintah tidak mencerminkan kebutuhan riil dari 130 kelompok kontraktor yang tergabung dalam organisasi tersebut. Total anggota PAL-KOAP mencapai 3.581 orang yang tersebar di tujuh kabupaten di Papua Barat.
Menurut Alex, setelah memasuki tujuh bulan pelaksanaan anggaran tahun 2026, pihaknya menemukan adanya perbedaan antara data paket pekerjaan yang dimiliki PAL-KOAP dengan laporan yang disampaikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Gubernur Papua Barat.
"Kemarin bapak gubernur sudah memanggil kami untuk menyampaikan hasil data dari OPD, tetapi data tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki PAL-KOAP, sehingga kami tidak dapat menerimanya," ujarnya.
Evaluasi Gubernur dan Rapat Bersama
Gubernur Dominggus Mandacan menggelar rapat bersama dinas terkait untuk mencocokkan dan mentransparankan data proyek tersebut. Ia dijadwalkan kembali menggelar rapat bersama sejumlah OPD pada 17 Juli 2026 guna mencocokkan data paket pekerjaan yang tersedia.
PAL-KOAP berharap melalui rapat tersebut setiap OPD dapat memperbaiki dan menyesuaikan data sesuai jumlah paket pekerjaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
"Data dalam SiRUP terbuka untuk publik. Kalau ada 10 paket pekerjaan, maka semuanya harus dimasukkan. Jangan hanya satu atau dua paket, sementara sisanya tidak jelas diberikan kepada siapa," ujarnya.
Tuntutan dan Ancaman Aksi
Alex menegaskan, nilai anggaran sebesar Rp72 miliar tidak akan mampu mengakomodasi kebutuhan 130 kelompok kontraktor Orang Asli Papua yang tergabung dalam PAL-KOAP.
"Kami berharap OPD mengikuti arahan Gubernur. Kalau setelah pertemuan nanti tidak ada perubahan, maka pada Selasa kami akan melakukan aksi dengan memalang setiap OPD di Papua Barat," tegasnya.
Meski demikian, Alex menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menurutnya selama ini memberikan perhatian kepada kontraktor OAP.
Perspektif Sekretaris Umum
Sekretaris Umum PAL-KOAP Papua Barat, Lewis Wanggai, mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan organisasinya mengacu pada data resmi dalam sistem SiRUP.
"Apa yang kami minta bukan dibuat-buat. Semua berdasarkan data SiRUP yang telah direkap dan akan kami serahkan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk diteruskan kepada Bapak Gubernur," katanya.
