Langkah Tegas Bareskrim Polri dalam Menangani Penyalahgunaan Gas N2O
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mengambil langkah tegas untuk merespons maraknya penyalahgunaan gas dinitrogen monoksida (N2O) atau yang dikenal sebagai gas tertawa atau whip pink di Indonesia. Langkah ini dilakukan di bawah pimpinan Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengajukan rekomendasi kepada berbagai lembaga agar penyalahgunaan N2O dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam kerangka Undang-Undang Kesehatan.
Pendekatan ini dinilai penting karena N2O belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Narkotika, meskipun memiliki potensi tinggi disalahgunakan di masyarakat. Dengan pengaturan dalam UU Kesehatan, celah hukum dapat ditutup dan peredaran ilegal gas tersebut dapat lebih mudah ditindak.
Dukungan dari PATRON
Dukungan terhadap langkah ini datang dari organisasi Patriot Anti Narkoba (PATRON). Ketua Umum PATRON, Muannas Alaidid, menilai bahwa pendekatan hukum yang dilakukan Bareskrim merupakan bukti keseriusan aparat dalam menghadapi ancaman narkoba jenis baru. Ia menyoroti bahwa peredaran N2O saat ini menunjukkan indikasi semakin terstruktur, bahkan terdapat dugaan keterlibatan korporasi hingga jaringan tempat hiburan malam dalam distribusi ilegal gas tersebut.
“Jika tidak segera ditindak tegas, peredarannya bisa semakin meluas dan membahayakan masyarakat,” ujar Muannas dalam siaran tertulis.
Regulasi dan Risiko Kesehatan
Secara regulasi, penyalahgunaan N2O dapat dijerat melalui beberapa aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Surat Edaran BPOM Nomor 2 Tahun 2026 yang membatasi penggunaannya hanya untuk kepentingan medis.
Dari sisi kesehatan, penggunaan gas ini tanpa pengawasan medis berisiko serius, mulai dari gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, kerusakan saraf, hingga potensi serangan jantung akibat kekurangan oksigen (hipoksia). Oleh karena itu, PATRON menegaskan bahwa perang melawan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap zat-zat baru seperti N2O.
Upaya Membongkar Jaringan Distribusi
Selain penindakan, pembongkaran jaringan distribusi dan pemutusan aliran dana ilegal dinilai penting untuk memperkuat efek jera. Langkah yang diinisiasi Bareskrim ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi ancaman narkoba jenis baru.
Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat, upaya tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi kebijakan nasional yang lebih tegas dan komprehensif. “Gas N2O kini tak lagi sekadar 'gas tertawa', melainkan berpotensi menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa jika tidak ditangani secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Perlu Kesadaran Bersama
Meski langkah-langkah hukum dan penindakan sudah diambil, kesadaran masyarakat akan bahaya N2O juga sangat penting. Edukasi dan sosialisasi tentang risiko penggunaan gas ini harus terus dilakukan, terutama di kalangan remaja dan pemuda yang rentan terpengaruh oleh tren penggunaan N2O.
Bersama-sama, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa N2O tidak menjadi ancaman yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.
