Dana Pemda yang Mengendap di Bank
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2025, pemerintah daerah (pemda) masih menyimpan dana dalam jumlah besar di perbankan. Meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat, total simpanan pemda di bank mencapai Rp234 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10), Purbaya menegaskan bahwa masalahnya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada lambatnya pelaksanaan belanja. “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujarnya.
Dana Sudah Disalurkan, Tapi Belanja Tak Bergerak
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu anggaran. “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Namun, rendahnya penyerapan anggaran membuat uang daerah justru mengendap di rekening bank, alih-alih menggerakkan ekonomi lokal. Ia juga menyoroti praktik sejumlah pemda yang menempatkan dana kasnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing. “Itu kan daerahnya uangnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjemkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah,” ucapnya.
Selisih Rp18 Triliun, Purbaya Minta Investigasi
Purbaya juga menyinggung adanya selisih data sebesar Rp18 triliun antara catatan kas daerah dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar perbedaan tersebut ditelusuri secara cermat. “Kalau di pemda kurang Rp18 triliun, mungkin pemda kurang teliti itu yang nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya, jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu,” katanya.
Ia mengingatkan agar dana pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak dikelola untuk mencari keuntungan bunga dari deposito. Menurutnya, anggaran harus digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi. “Kelola dana pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah,” ujarnya.
15 Daerah dengan Simpanan Tertinggi
Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, berikut 15 daerah dengan simpanan tertinggi di bank per September 2025:
- Provinsi DKI Jakarta - Rp14,68 triliun
- Provinsi Jawa Timur - Rp6,84 triliun
- Kota Banjarbaru - Rp5,17 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara - Rp4,71 triliun
- Provinsi Jawa Barat - Rp4,17 triliun
- Kabupaten Bojonegoro - Rp3,61 triliun
- Kabupaten Kutai Barat - Rp3,21 triliun
- Provinsi Sumatera Utara - Rp3,11 triliun
- Kabupaten Kepulauan Talaud - Rp2,62 triliun
- Kabupaten Mimika - Rp2,49 triliun
- Kabupaten Badung - Rp2,27 triliun
- Kabupaten Tanah Bumbu - Rp2,11 triliun
- Provinsi Bangka Belitung - Rp2,10 triliun
- Provinsi Jawa Tengah - Rp1,99 triliun
- Kabupaten Balangan - Rp1,86 triliun
Komentar
Kirim Komentar