Tren Positif Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan
Pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun secara keseluruhan, persentase penduduk miskin di provinsi ini berada di bawah rata-rata nasional, masih ada perbedaan yang mencolok antar kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa meski terdapat kemajuan umum, tantangan dalam mengurangi kemiskinan tetap ada di tingkat lokal.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengukuran kemiskinan yang paling objektif untuk perbandingan antar wilayah adalah melalui Persentase Penduduk Miskin (P0). P0 menggambarkan proporsi penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah Garis Kemiskinan. Dengan metode ini, Kalsel memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Namun, beberapa daerah masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menekan angka kemiskinan.
Data resmi BPS tentang persentase penduduk miskin per kabupaten/kota, khususnya yang dirilis pada tahun 2025, menunjukkan beberapa kabupaten dengan persentase tertinggi. Berikut adalah daftar lima kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar:
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah: 5,03 persen
- Kabupaten Hulu Sungai Utara: 4,81 persen
- Kabupaten Tabalong: 4,67 persen
- Kabupaten Balangan: 4,64 persen
- Kota Banjarmasin: 4,52 persen
Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Provinsi Kalsel pada September 2025 telah turun menjadi 3,84 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,02 persen. Ini menunjukkan tren positif secara makro. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah mengatasi kemiskinan di tingkat mikro, yaitu di lima kabupaten dengan persentase tertinggi tersebut.
Di sisi lain, terdapat daerah dengan persentase kemiskinan paling rendah. Kabupaten Banjar mencatatkan angka terendah, yaitu 2,74 persen, disusul oleh Kabupaten Tapin dengan 2,91 persen. Kedua daerah ini menjadi contoh bagaimana kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak nyata.
Kalimantan Selatan sendiri memiliki 13 kabupaten dan kota. Ibukota provinsi ini berada di Banjarbaru, setelah sebelumnya berada di Kota Banjarmasin. Jumlah penduduk Kalsel hingga tahun 2024 mencapai 4.234.214 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa populasi yang cukup besar memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan
Berikut adalah daftar lengkap kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan:
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Kabupaten Tabalong
- Kabupaten Balangan
- Kota Banjarmasin
- Kabupaten Banjar
- Kabupaten Tapin
- Kabupaten Kotabaru
- Kabupaten Barito Kuala
- Kabupaten Tanah Laut
- Kabupaten HSS (Hulu Sungai Selatan)
- Kabupaten Tanah Bumbu
- Kota Banjarbaru
Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan terarah untuk mengatasi masalah kemiskinan di tingkat lokal.
Tantangan dan Peluang di Tingkat Lokal
Meski terdapat tren positif secara makro, tantangan di tingkat mikro tetap menjadi fokus utama. Beberapa kabupaten dengan persentase kemiskinan tinggi membutuhkan strategi yang lebih intensif, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan juga menjadi kunci keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.
Selain itu, pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan tidak bisa dipandang remeh. Dengan kolaborasi yang baik, harapan untuk menurunkan angka kemiskinan di semua kabupaten dan kota di Kalsel semakin terbuka.
Kesimpulan
Pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan menunjukkan progres yang positif. Meski masih ada disparitas antar kabupaten dan kota, upaya yang dilakukan secara makro menunjukkan hasil yang baik. Namun, untuk mencapai target pengentasan kemiskinan yang lebih merata, diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, Kalsel dapat menjadi contoh dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Komentar
Kirim Komentar