Apindo: Pemulihan Ekonomi Masih Tidak Kuat dan Inklusif

Apindo: Pemulihan Ekonomi Masih Tidak Kuat dan Inklusif

Dunia bisnis menghadapi dinamika baru hari ini. Kabar mengenai Apindo: Pemulihan Ekonomi Masih Tidak Kuat dan Inklusif menjadi informasi krusial bagi para pelaku pasar. Berikut rinciannya.

aiotrade , JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyatakan bahwa pencapaian target ekonomi makro di Indonesia tahun ini masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat indikator positif dalam perekonomian, pemulihan nasional dinilai belum sepenuhnya kuat dan inklusif.

Advertisement
AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menjelaskan bahwa secara umum, perekonomian Indonesia masih berada dalam fase shaky recovery. Deflasi sebesar 0,09% pada Februari 2025 lalu diikuti oleh inflasi yang stabil di kisaran 1%—2% selama empat bulan berikutnya mencerminkan melemahnya permintaan konsumen (slack in consumer demand). Kondisi ini menjadi perhatian utama bagi sektor ritel dan industri padat karya, yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah sempat menembus Rp16.900 per dolar AS pada April dan September 2025, mendekati batas atas target pemerintah, sehingga memengaruhi biaya impor bahan baku dan energi. Cadangan devisa pada September 2025 juga turun menjadi US$148 miliar, di bawah target US$162 miliar, yang menunjukkan ruang intervensi moneter semakin sempit.

Shinta juga menyebutkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB masih tertinggal. Pada triwulan II/2025, kontribusinya baru mencapai 18,67%, atau sekitar 1,5—2 poin di bawah target RKP. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya structural bottlenecks yang perlu segera diatasi untuk mempercepat industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Pertumbuhan ekonomi di atas 5% masih realistis, tetapi untuk mencapai target 7%—8% dibutuhkan structural breakthrough,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan BKPM, untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.528 triliun, hampir dua kali lipat dari target investasi periode 2019—2024 sebesar Rp5.823 triliun.

Apindo menggambarkan satu tahun terakhir sebagai fase strong policy ignition but gradual transmission. Pemerintah dinilai telah menyalakan mesin kebijakan ekonomi dengan energi besar melalui kebijakan fiskal ekspansif, pembentukan Danantara, serta deregulasi perizinan dan perdagangan. Namun, efek dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan sektor riil, terutama usaha padat karya dan konsumsi masyarakat kelas menengah.

Evaluasi tahun pertama menunjukkan dinamika ekonomi yang berlapis. Di satu sisi, indikator makro tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi menembus 5,12% pada kuartal II/2025, surplus perdagangan bertahan selama 64 bulan, dan investasi naik 11% secara tahunan. Namun di sisi lain, nasib ekonomi mikro masih melemah, seperti peningkatan pemutusan hubungan kerja sebesar 32% pada paruh pertama 2025 dibanding tahun sebelumnya, serta penurunan Indeks Keyakinan Konsumen dari 121,1 (Maret 2025) menjadi 115 (September 2025).

"Ke depan, strategi akselerasi ekonomi perlu diarahkan pada penguatan policy coherence, pendalaman industri, percepatan pengembangan SDM, dan utamanya peningkatan efisiensi struktural," jelasnya.

Pemerintah perlu memastikan alignment antar kebijakan agar tidak berhenti di level program, serta mempercepat reindustrialisasi yang memperkuat sektor padat karya. Dalam konteks tenaga kerja, fokus harus bergeser dari penciptaan pekerjaan semata ke pembangunan kompetensi melalui upskilling dan reskilling.

Proyeksi Ekonomi Apindo

Shinta memproyeksikan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDB. Namun, kekuatan konsumsi kini menghadapi ancaman tekanan kelas menengah alias middle-class squeeze. Jumlah kelas menengah turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,8 juta pada 2024.

Penurunan Indeks Keyakinan Konsumen dari 121 pada Maret 2025 ke 115 pada September 2025 menegaskan daya beli yang belum pulih sepenuhnya.

Sementara itu, investasi masih menjadi harapan utama pemulihan ekonomi. PMDN menunjukkan potensi catalytic growth di sektor-sektor riil seperti transportasi, perdagangan, dan perumahan. Sedangkan PMA masih didominasi industri berbasis sumber daya alam seperti logam dasar, pertambangan, dan kimia.

Dari sisi ekspor, surplus perdagangan Agustus 2025 menjadi sinyal positif, meskipun masih bergantung pada komoditas unggulan. Ekspor manufaktur padat karya masih menghadapi volatilitas, sementara ekspor migas turun 14,14%. Dunia usaha menilai, momentum perjanjian dagang baru seperti IEU-CEPA bisa menjadi peluang untuk memperluas pasar produk Indonesia, termasuk furnitur, kopi, produk perikanan, dan alas kaki.

Menanggapi meningkatnya belanja negara, Apindo menilai strategi peningkatan penerimaan harus diarahkan pada perluasan basis, bukan peningkatan tekanan pajak terhadap sektor yang sudah patuh.

Rasio pajak Indonesia turun menjadi 8,42% pada semester I/2025, dari 9,49% tahun sebelumnya. Penurunan ini, menurut pelaku usaha, menjadi sinyal perlunya reformasi fiskal yang mendorong produktivitas ekonomi.

“Kebijakan pajak tidak boleh berburu di kebun binatang, tetapi harus menjangkau sektor potensial yang belum tergarap,” tegasnya.

Penerimaan negara yang berkelanjutan, lanjutnya, tidak bisa dicapai melalui pemungutan agresif, melainkan melalui ekonomi yang produktif dan efisien.

Kesimpulan: Semoga informasi mengenai Apindo: Pemulihan Ekonomi Masih Tidak Kuat dan Inklusif ini bermanfaat bagi keputusan bisnis Anda. Tetap optimis dan pantau terus perkembangan pasar.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar