Anggaran Rp800 Miliar untuk Subsidi Langsung di Kabupaten Bandung
DPRD Kabupaten Bandung tengah merancang alokasi anggaran sebesar Rp800 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja subsidi langsung kepada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Subsidi ini ditujukan untuk mendukung berbagai program pro rakyat yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian, meningkatkan ketahanan sosial, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M.A. Hailuki, menjelaskan bahwa alokasi dana ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Di tengah keterbatasan, kami tetap berupaya mengalokasikan sekitar Rp800 miliar dalam RAPBD 2026 untuk belanja subsidi langsung kepada masyarakat,” ujarnya saat berbicara kepada wartawan pada Rabu, 26 November 2025.
Hailuki menegaskan bahwa penganggaran ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi akan diwujudkan secara efektif. Ia menyebutkan bahwa subsidi tersebut mencakup berbagai bentuk dukungan seperti:
- Jaminan kesehatan
- Jaminan keselamatan kerja
- Bantuan sosial
- Modal usaha
- Bantuan alat produksi
- Ketahanan pangan
- Pelatihan keterampilan
- Pembukaan lapangan kerja
- Beasiswa pendidikan
- Perbaikan rumah tidak layak huni
Ia menekankan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu sesaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri. Contohnya, bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bisa menjadi pintu kemandirian ekonomi keluarga.
Keterbukaan Akses dan Pengawasan yang Ketat
Hailuki juga menyoroti pentingnya keterbukaan akses dalam pemberian subsidi. Ia menegaskan bahwa semua alokasi harus didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat yang benar-benar berhak menerima bisa mengaksesnya secara adil.
“Semua alokasi belanja subsidi langsung tersebut harus dibarengi dengan keterbukaan akses agar masyarakat yang menikmatinya adalah yang benar-benar berhak menerima,” katanya.
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme verifikasi penerima bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan program.
“Kita harus memastikan program-program pro rakyat yang kita upayakan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat menengah bawah,” tegasnya.
Hailuki juga menekankan bahwa DPRD akan memainkan peran pengawasan secara ketat. Ia menegaskan bahwa dana sebesar ini tidak boleh hanya menguap di atas kertas.
“Kami tidak ingin ada anggaran sebesar ini hanya menguap di atas kertas. DPRD akan mengawal implementasinya sampai masyarakat benar-benar merasakan manfaat,” ujarnya.
Komitmen Fraksi Partai Demokrat
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Hailuki juga menyampaikan komitmen politik fraksinya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Bagi kami, keberpihakan anggaran kepada rakyat adalah bentuk tanggung jawab, bukan sekadar jargon politik. Semoga ikhtiar ini dapat terimplementasi tepat sasaran agar masyarakat terbantu dan benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Komentar
Kirim Komentar