Ekonom: Tantangan RI Bukan Mengentaskan Kemiskinan, Tapi Menjaga Kesejahteraan Kelas Menengah

Perubahan dan Tantangan dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Selama 20 tahun terakhir, program pengentasan kemiskinan dan perlindungan kesejahteraan sosial di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini ditandai oleh peningkatan komitmen pemerintah terhadap kebijakan berbasis bukti. Namun, meskipun kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam penggunaan anggaran negara, saat ini ada indikasi bahwa pendekatan berbasis bukti mulai ditinggalkan.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Tantangan yang dihadapi sistem pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial Indonesia kini semakin kompleks. Beberapa tantangan utama termasuk tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, tekanan fiskal, fragmentasi kelembagaan, serta perubahan demografi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pembaruan data secara dinamis dan aktual agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Pada seminar Mubyarto Public Policy Forum 2025 yang diadakan di Yogyakarta, para ekonom dari berbagai universitas menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu ini. Seminar ini membahas topik Poverty and Welfare Reform in Indonesia dan dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Elan Satriawan dari UGM, Putu Geniki Lavinia Natih dari UI, Firman Witoelar Kartaadipoetra dari Australian National University (ANU) Indonesia Project, serta Dr. Sudarno Sumarto dari SMERU Research Institute.

Perubahan Fokus Kebijakan Sosial

Elan Satriawan menyoroti bahwa tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan lagi soal mengentaskan kemiskinan ekstrem, melainkan masalah menurunnya kesejahteraan bagi kelompok rentan, khususnya kelas menengah. Menurutnya, kebijakan sosial tidak hanya harus fokus pada penanggulangan kemiskinan, tetapi juga perlu memperkuat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia menilai bahwa akses perlindungan sosial bagi kelompok menengah dan lansia masih kurang, terutama karena banyak dari mereka bekerja di sektor informal dan belum terlindungi oleh sistem sosial yang memadai. Elan menyarankan adanya sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta didukung oleh kolaborasi dan bukti ilmiah.

Menurut Elan, lima tantangan utama yang perlu diatasi adalah kesalahan sasaran penerima bantuan, cakupan yang belum menyeluruh bagi disabilitas dan lansia, dampak program terhadap pembangunan manusia yang masih terbatas, lemahnya keterkaitan dengan program ketenagakerjaan, serta pendanaan yang belum berkelanjutan.

Pendekatan Multidimensi dalam Mengukur Kemiskinan

Putu Geniki Lavinia Natih memperkenalkan pendekatan Multidimensional Poverty Index (MPI) untuk memahami kemiskinan sebagai sesuatu yang tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari dimensi manusia dan pengalaman hidup masyarakat. Meskipun angka kemiskinan moneter terus menurun, banyak masyarakat masih menghadapi keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

Putu menekankan pentingnya perlindungan sosial yang berkelanjutan agar setiap warga mendapatkan jaminan dari masa anak-anak hingga usia lanjut. Ia menilai bahwa perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada pengurangan kemiskinan, melainkan harus mendampingi masyarakat sepanjang tahapan kehidupan mereka.

Ia juga menyebut rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja serta minimnya data dan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Tanpa data dan pemahaman mendalam, kebijakan sosial bisa kehilangan arah dan efektivitasnya.

Integrasi dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Putu menilai pentingnya integrasi antara kebijakan perlindungan sosial dengan agenda transisi energi hijau dan pengembangan keterampilan hijau (green job). Hal ini bertujuan agar kelompok rentan dan perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi berkelanjutan.

Tujuan akhir pembangunan, menurutnya, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi terwujudnya kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua.

Perkembangan Dua Dekade Terakhir

Firman Witoelar Kartaadipoetra menjelaskan bahwa selama dua dekade terakhir, program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia mengalami perubahan besar. Peningkatan komitmen pada kebijakan berbasis bukti menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan ini. Namun, ia menilai bahwa pada perkembangan terbaru, ketergantungan pada bukti kuat dalam implementasi program sosial besar mulai berkurang, yang dapat menurunkan efektivitas dan menyebabkan salah alokasi sumber daya.

Sementara itu, Sudarno Sumarto menyoroti transformasi kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial Indonesia selama dua dekade terakhir. Banyak perubahan besar terjadi, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan perluasan cakupan program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ia menilai reformasi tersebut berkat andil antara pemerintah, lembaga riset, dan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan berbasis data. Kendati demikian, sistem kesejahteraan Indonesia kini sedang menghadapi beberapa tantangan besar seperti tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, tekanan fiskal, fragmentasi kelembagaan, serta perubahan demografi.

Saat ini kita sedang menghadapi sistem kesejahteraan yang terfragmentasi melalui banyak program, banyak kementerian, namun sering kali sasarannya tumpang tindih, ujarnya.