Rekrutmen PPPK Paruh Waktu 2025: Gaji, Skema Pembayaran, dan Waktu Pencairan
Dengan dimulainya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025, banyak calon pegawai yang mulai memperhatikan detail mengenai besaran gaji, skema pembayaran, serta waktu pencairan gaji pertama. Hal ini menjadi penting karena menyangkut kejelasan hak dan kewajiban bagi para pelamar.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu dihitung secara proporsional berdasarkan jam kerja efektif, yaitu 4 jam per hari atau 20 jam per minggu. Beban kerja mereka juga disesuaikan dengan tanggung jawab jabatan yang diemban. Dengan demikian, PPPK paruh waktu menawarkan opsi yang lebih fleksibel dibandingkan PPPK penuh waktu.
Selain itu, pendanaan gaji PPPK paruh waktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tergantung pada instansi tempat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penggajian PPPK paruh waktu telah diatur secara jelas oleh pemerintah.
Kapan Gaji Pertama Cair?
Gaji pertama PPPK paruh waktu akan mulai dicairkan setelah pegawai: - Menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari instansi, - Mengikuti pelantikan dan menandatangani kontrak, - Mendapatkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), - Dan ditetapkan Tanggal Mulai Tugas (TMT).
Tanggal efektif pencairan gaji akan menyesuaikan dengan kebijakan instansi masing-masing. Oleh karena itu, para pegawai diharapkan untuk memperhatikan prosedur administratif agar tidak mengalami hambatan dalam penerimaan gaji.
Besaran Gaji Minimal PPPK Paruh Waktu 2025
Pemerintah menetapkan bahwa gaji PPPK paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari upah minimum (UMP) di daerah tempat mereka ditugaskan. Berikut ini adalah beberapa contoh UMP tahun 2025 yang dapat dijadikan acuan:
- Aceh: 3,685,616.00
- Sumatera Utara: 2,992,559.00
- Sumatera Barat: 2,994,193.47
- Riau: 3,508,776.22
- Jambi: 3,234,535.00
- Sumatera Selatan: 3,681,571.00
- Bengkulu: 2,670,039.39
- Lampung: 2,893,070.00
- Bangka Belitung: 3,876,600.00
- Kepulauan Riau: 3,623,654.00
- DKI Jakarta: 5,396,761.00
- Jawa Barat: 2,191,232.18
- Jawa Tengah: 2,169,349.00
- DI. Yogyakarta: 2,264,080.95
- Jawa Timur: 2,305,985.00
- Banten: 2,905,119.90
- Bali: 2,996,561.00
- Nusa Tenggara Barat: 2,602,931.00
- Nusa Tenggara Timur: 2,328,969.69
- Kalimantan Barat: 2,878,286.00
- Kalimantan Tengah: 3,473,621.04
- Kalimantan Selatan: 3,496,195.00
- Kalimantan Timur: 3,579,313.77
- Kalimantan Utara: 3,580,160.00
- Sulawesi Utara: 3,775,425.00
- Sulawesi Tengah: 2,915,000.00
- Sulawesi Selatan: 3,657,527.37
- Sulawesi Tenggara: 3,073,551.70
- Gorontalo: 3,221,731.00
- Sulawesi Barat: 3,104,430.00
- Maluku: 3,141,700.00
- Maluku Utara: 3,408,000.00
- Papua Barat: 3,615,000.00
- Papua Barat Daya: 3,614,000.00
- Papua: 4,285,850.00
- Papua Selatan: 4,285,850.00
- Papua Tengah: 4,285,848.00
- Papua Pegunungan: 4,285,850.00
Besaran gaji tentu akan disesuaikan dengan jabatan dan kualifikasi pegawai, namun UMP menjadi batas bawah yang harus dipenuhi. Dengan demikian, semua pegawai memiliki jaminan penghasilan yang layak sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Kesimpulan
PPPK paruh waktu memberikan alternatif karier yang menarik dengan beban kerja lebih ringan, kontrak yang fleksibel, dan gaji yang layak. Namun, kepastian administrasi dari instansi menjadi kunci utama agar proses berjalan lancar dan hak pegawai bisa segera diberikan.
Komentar
Kirim Komentar