Mengukur Dampak Kebijakan B50 pada Industri Sawit Nasional

Dunia bisnis menghadapi dinamika baru hari ini. Kabar mengenai Mengukur Dampak Kebijakan B50 pada Industri Sawit Nasional menjadi informasi krusial bagi para pelaku pasar. Berikut rinciannya.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Perencanaan Kebijakan Biodiesel B50 pada 2026

Pemerintah Indonesia merencanakan penerapan kebijakan biodiesel B50 pada tahun 2026. Kebijakan ini dinilai memiliki potensi mengancam industri sawit nasional, terutama di tengah tantangan daya saing yang semakin ketat di pasar global.

Guru Besar IPB University, Bayu Krisnamurthi, menyampaikan bahwa kebijakan yang tidak didasari perhitungan matang berpotensi membahayakan sektor sawit. Ia menyoroti bahwa sejak beberapa tahun terakhir, produksi dan investasi di sektor sawit Indonesia stagnan karena kebijakan yang tidak menentu.

Komentar tersebut disampaikan dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Keseimbangan Kebijakan Energi dalam Implementasi Mandatori Biodiesel di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) di Jakarta, Jumat (17/10).

Menurut Bayu, rencana peningkatan dari B40 ke B50 akan menambah beban subsidi, menekan ekspor, meningkatkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya menggerus daya saing sawit. "Itu akan menjadi genta kematian bagi industri sawit Indonesia," ujarnya.

Studi Pranata UI dan Pentingnya Kebijakan Terukur

Hasil kajian Pranata UI menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel nasional secara terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah guna memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah. Kebijakan yang mempertimbangkan seluruh faktor serta parameter pada industri kelapa sawit Indonesia secara ilmiah akan mendukung efektivitas upaya membangun kemandirian energi melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel dari B40 ke B50.

Indonesia sebagai produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi 48,2 juta ton (54%) dari pasokan global menghadapi tantangan serius dalam mendukung mandatori biodiesel B50. Kebutuhan produksi domestik diperkirakan harus naik hingga 59 juta ton per tahun, sementara produksi 2025 hanya diproyeksikan 49,5 juta ton. Ketimpangan ini berpotensi mengganggu pasokan dalam negeri dan menekan ekspor.

Dampak Ekonomi dan Keuangan

Simulasi menunjukkan penghematan devisa impor solar sebesar Rp 172,35 triliun, tetapi potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190,5 triliun. Kondisi ini dapat memperlemah neraca perdagangan, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Saat ini, harga CPO Indonesia sudah lebih tinggi dari minyak nabati lain, mendorong negara importir seperti India beralih ke komoditas pesaing. Kenaikan mandatori biodiesel B50 juga berdampak pada harga domestik. Harga minyak goreng diperkirakan naik hingga 9 persen dan TBS naik sekitar Rp 618 per kilogram akibat meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel. Namun, lonjakan subsidi untuk menjaga keekonomian program akan menjadi beban fiskal besar.

Jika tarif pungutan ekspor CPO dinaikkan dari 10% menjadi 15,17%, harga TBS di tingkat petani berpotensi tertekan hingga Rp 1.725 per kilogram. Dampak terberat akan dirasakan petani swadaya yang memiliki posisi tawar lemah dalam rantai pasok sawit.

Rekomendasi dan Tantangan

Terkait hasil riset di atas, Pranata UI merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan seksama kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini terasakan secara menyeluruh.

Lebih jauh, Bayu Krisnamurthi menilai kondisi industri sawit Indonesia saat ini tengah lesu. Daya saing sawit Indonesia di pasar global juga semakin tergerus. Harga CPO saat ini sekitar USD 300 lebih mahal dari minyak kedelai, sementara negara-negara konsumen mulai mencari alternatif pengganti sawit.

Dalam analisisnya, penerapan mandatori biodiesel B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO domestik hingga 4 juta ton, menekan ekspor sekitar 5 juta ton, dan berpotensi mengurangi nilai ekspor hingga Rp 190 triliun. Di sisi lain, tambahan subsidi yang dibutuhkan mencapai Rp 46,45 triliun, atau naik Rp 10–12 triliun dari skema sebelumnya.

Meskipun ada potensi penghematan impor solar sekitar Rp 172 triliun, Bayu memperkirakan Indonesia tetap mengalami kehilangan devisa sekitar Rp 18 triliun. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini akan memicu kenaikan harga minyak goreng dan TBS. Harga CPO dunia diperkirakan dapat naik hingga USD 150 per ton, dan harga TBS naik sementara Rp 600 per kilogram, namun dapat anjlok hingga Rp 1.700 per kilogram jika subsidi habis dan pungutan ekspor dinaikkan. Kenaikan harga minyak goreng diperkirakan mencapai Rp 1.900 per liter.

Pandangan tentang Arah Energi Dunia

Bayu meragukan urgensi peningkatan porsi biodiesel di tengah tren global menuju teknologi otomotif dan pembangkit non-mesin bakar. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak lagi sejalan dengan arah perkembangan energi dunia. Bayu mengaku sependapat dengan hasil riset yang mendorong agar kebijakan biodiesel dirancang lebih adaptif dan didasarkan pada data yang kuat.

"Kita perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia ini luar biasa kuat, tidak mungkin kalah, kecuali kalau kita sendiri yang membuatnya kalah," tandas Bayu yang juga mantan Wakil Menteri Perdagangan itu.

Kesimpulan: Semoga informasi mengenai Mengukur Dampak Kebijakan B50 pada Industri Sawit Nasional ini bermanfaat bagi keputusan bisnis Anda. Salam sukses dan pantau terus perkembangan pasar.