Penyebab Dana Daerah Tidak Optimal dan Kebutuhan Percepatan Pengelolaan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya penggunaan dana pemerintah daerah (pemda) untuk kegiatan produktif. Ia mengingatkan bahwa beberapa pemda masih menempatkan dananya di bank pusat, bukan di bank pembangunan daerah (BPD). Praktik ini menyebabkan peredaran uang di daerah terhambat, sehingga membuat daerah menjadi kering dan barang tidak bisa bergerak.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
"Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biarkan uangnya di daerah," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.
Menkeu juga mendorong perbaikan kinerja BPD agar dapat menjadi penyalur likuiditas dan kredit bagi pelaku usaha lokal. "Kalau uangnya di pusat terus, ya bank daerah juga enggak bisa napas," tambah Purbaya.
Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga September 2025 baru mencapai Rp 712,8 triliun atau 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun. Realisasi belanja itu turun 13,1% dibanding dengan tahun sebelumnya.
"Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," kata Purbaya.
Belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa berkurang 10,5% dan belanja lainnya anjlok 27,5%. Kondisi ini menunjukkan perlambatan eksekusi anggaran yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun 10,86% menjadi Rp 253,36 triliun, terutama akibat penurunan pajak daerah dan dividen badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan, dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik efisien," ujarnya.
Pemerintah akan terus memperbaiki sistem penyaluran dana agar uang publik benar-benar bekerja untuk rakyat. "Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat. Sekali lagi, pemerintah memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," kata Purbaya.
Simpanan Dana Pemda dan Masalah yang Muncul
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hasil pengecekan kas daerah menunjukkan simpanan pemda mencapai Rp 215 triliun. Nilai itu lebih rendah dari data Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya mencatat Rp 233 triliun.
"Data melalui kasnya langsung ke rekeningnya itu sudah Rp 215 triliun. Jadi bukan Rp 233 triliun, itu data BI (Bank Indonesia). Ada perbedaan Rp 18 triliun yang sedang kami cek," ujarnya.
Dari total dana itu, sebanyak Rp 64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp 119 triliun di kabupaten, dan Rp 30 triliun di kota. Simpanan terbesar berada di DKI Jakarta sebesar Rp 14,6 triliun, Provinsi Jawa Timur Rp 6,8 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,1 triliun, Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun. Provinsi Jawa Barat berada di urutan lima dengan simpanan di bank yakni sebesar Rp 4,1 triliun.
Tito menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan dana pemda belum terserap optimal, seperti proses lelang yang terlambat, sistem e-katalog yang belum efisien, hingga kebijakan kepala daerah yang menunda pencairan anggaran.
"Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu," kata Tito.
Persoalan Daya Serap Anggaran dan Tantangan Daerah
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menantang Menteri Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah di Indonesia yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito. Dedi Mulyadi mengatakan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 20 Oktober 2025, Purbaya melansir data Bank Indonesia per 15 Oktober yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank. Antara lain DKI Jakarta Rp 14,683 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.
Dedi Mulyadi mengaku sudah memeriksa langsung apakah Pemprov Jabar menaruh uang sebesar itu di Bank Bjb dalam bentuk deposito. "Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," katanya.
Dia meyakini, tak semua daerah kesulitan atau sengaja menunda belanja dan memarkir uang di bank. "Di antara kabupaten/kota dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan, belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik."
Namun, di tengah upaya daerah mengelola keuangan tersebut, ada kemungkinan provinsi atau kabupaten/kota yang menyimpan uang dalam bentuk deposito. "Nah, tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan."
Langkah Percepatan Belanja Publik
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak ingin anggaran belanja 2025 yang sudah direncanakan tidak terealisasi dengan baik. Dia ingin anggaran belanja terserap secara optimal menjelang akhir tahun anggaran.
Dedi menginstruksikan pejabat terkait agar melakukan akselerasi penyerapan anggaran. "Hari ini (kemarin), saya malah menegur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, karena dicek kasnya ada Rp 2,5 triliun," ujar Dedi di Gedung Sate, Senin 20 Oktober 2025.
Sampai Desember 2025, Dedi memperkirakan daya serap Pemprov Jabar mencapai Rp7,5 triliun dengan potensi sumber keuangan yang mungkin masuk sebesar Rp 6,5 triliun. “Artinya akan ada Rp 9 triliun dan kemungkinan akan bersisa karena daya serap Rp 7,5 triliun,” katanya.
Menurut Dedi, serapan anggaran paling rendah karena masih ada uang yang nanti dihitungan Desember itu masih ada sekitar Rp 500 miliar. Ia mendorong pejabat terkait untuk belanja kebutuhan infrastruktur publik dasar.
Komentar
Kirim Komentar