aiotrade, JAKARTA – Pengelolaan anggaran tahun ini menghadapi tantangan yang berat. Tidak hanya kredibilitas pemerintah terancam jika defisit anggaran melebihi 3%, tetapi keberlanjutan pengelolaan fiskal di masa depan juga bisa terganggu.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Kemunduran utama dari masalah ini adalah setoran pajak yang hingga November 2025 masih berada pada level 78,7%. Selisih antara penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan telah pasti akan membesar. Untuk menjaga defisit anggaran tetap dalam batas 3%, diperlukan penerimaan pajak minimal sebesar Rp2.005 triliun.
Di sisi lain, tren buruk kinerja penerimaan pajak telah memicu beban dalam APBN 2025. Pemerintah pada pertengahan tahun lalu telah memperluas ruang fiskal dengan menaikkan target defisit anggaran dari 2,35% menjadi 2,78% dari produk domestik bruto (PDB). Pelebaran ruang fiskal ini memungkinkan pemerintah untuk menambah pundi-pundi anggaran melalui pembiayaan utang.
Hingga November 2025, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp614,9 triliun atau 84,06% dari outlook APBN yang tercatat sebesar Rp731,5 triliun. Akibatnya, total outstanding utang pemerintah hingga November 2025 telah mencapai Rp9.428,06 triliun.
Jika diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2% atau sekitar Rp23.290,23 triliun, rasio utang pemerintah telah meningkat mendekati 40,5%. Namun, jika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5% atau nominalnya sekitar Rp23.245,95 triliun, rasio utang pemerintah pusat bisa menembus angka 40,55% dari PDB.
Angka rasio utang akan jauh lebih tinggi lagi jika menghitungnya dengan outlook penarikan utang APBN yakni sebesar Rp731,5 triliun. Rasio utang pemerintah bisa mencapai kisaran 40,9% hingga 41,05%. Jika hal ini terjadi, rasio utang 2025 akan menjadi yang tertinggi selama tiga tahun terakhir. Bahkan, rasio utang 2025 akan melampaui capaian tahun pertama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, rasio utang hanya tercatat sebesar 39,4%.
Rasio Pajak Nyungsep
Seolah berbanding terbalik dengan peningkatan rasio utang, rasio pajak pun terancam turun bebas. Dalam simulasi pertama, jika penerimaan pajak tahun 2025 sesuai dengan outlook APBN 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, rasio pajak (hanya penerimaan Ditjen Pajak dibanding PDB) berada di kisaran 8,9%.
Namun, jika simulasi menggunakan batas minimal dari Ditjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, rasio pajak akan turun menjadi 8,6%. Angka ini kemungkinan bisa lebih buruk lagi karena komitmen para pejabat vertikal di otoritas pajak hanya berada di angka Rp1.947,2 triliun. Rasio pajak tahun 2025 bisa berada di kisaran 8,3%.
Hasil tidak berbeda meski menggunakan skema simulasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, rasio pajaknya tetap berada di kisaran 8,3% hingga 8,9%.
Kementerian Keuangan membukukan penerimaan pajak hingga akhir November 2025 sebesar Rp1.634,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp442,5 triliun untuk mencapai outlook. Realisasi penerimaan pajak hingga 30 November 2025 ini baru mencapai 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.
Penerimaan pajak menyumbang setoran terbesar untuk penerimaan negara yang keseluruhan mencapai Rp2.351,5 triliun, atau 82,1% terhadap outlook sebesar Rp2.865,5 triliun. "Dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).
Ditambal Pakai SAL
Lonjakan rasio utang dan kemungkinan merosotnya rasio pajak memicu pemerintah menempuh langkah pragmatis dengan menarik dana cadangan yang berasal dari saldo anggaran lebih alias SAL untuk menambal defisit anggaran.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa penarikan utang ini masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati untuk menutup defisit anggaran. Hingga akhir November, defisit APBN tercatat sebesar 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini diproyeksikan bergerak menuju target akhir tahun sebesar 2,78% terhadap PDB.
"Itu on track. Biasanya suka disebut 'tekor', [padahal] ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Untuk menjaga efisiensi biaya utang (cost of fund), Suahasil mengungkapkan strategi pemerintah dalam mengelola jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN), khususnya yang diterbitkan saat pandemi Covid-19. SBN edisi pandemi tersebut memiliki profil jatuh tempo pada kurun waktu 2025, 2026, 2027, hingga 2028.
Pemerintah, sambungnya, secara aktif melakukan debt switching atau penukaran utang dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing yang telah disepakati sebelumnya, maupun dengan lembaga multilateral.
"Kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching. Bukan hanya dengan BI, Pak Suminto [Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko] aktif melakukan debt switching dengan berbagai lembaga multilateral," jelas Suahasil.
Selain rekayasa tenor utang, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang telah mendapat restu DPR. Penggunaan SAL ini bertujuan untuk mengurangi target penerbitan SBN di pasar, sehingga suplai obligasi negara tetap terjaga.
Dari sisi manajemen kas (cash management), Kementerian Keuangan menerapkan langkah prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp200 triliun di perbankan umum sebagai penyangga (buffer) kas negara.
"Pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien," tutupnya.
Komentar
Kirim Komentar