aiotrade, JAKARTA – Institut untuk Reformasi Layanan Essensial (IESR) memprediksi bahwa manfaat ekonomi sebesar Rp544 triliun per tahun akan hilang jika pemerintah menghentikan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada 2026. CEO IESR Fabby Tumiwa menilai bahwa berakhirnya insentif tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga mobil listrik di pasar domestik. Kenaikan ini dipicu oleh hilangnya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% serta pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik secara utuh atau completely built up (CBU).
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
IESR memperkirakan bahwa kenaikan harga ini akan menekan penjualan kendaraan listrik dan akhirnya menghambat pertumbuhan industri pendukung, termasuk industri baterai dan komponen kendaraan listrik. Selain itu, kebijakan ini dinilai berisiko memperlambat laju adopsi kendaraan listrik yang berkontribusi pada penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan impor minyak.
"Elektrifikasi kendaraan bermotor merupakan tulang punggung penurunan emisi di sektor transportasi. Kontribusinya bisa mencapai 45–50% dari total penurunan emisi sektor transportasi," ujar Fabby dalam keterangannya, dikutip Senin (22/12/2025).
Menurut Fabby, momentum adopsi kendaraan listrik perlu dijaga agar permintaan dapat tumbuh secara eksponensial dan mendorong terbentuknya ekosistem industri pendukung. Ia menyebutkan bahwa pengembangan industri baterai terintegrasi dari hulu ke hilir berpotensi menghasilkan akumulasi manfaat ekonomi sedikitnya Rp544 triliun per tahun hingga 2060, bahkan masih berpeluang lebih besar apabila seluruh ekosistem kendaraan listrik diperhitungkan.
Fabby menjelaskan bahwa IESR memahami bahwa insentif kendaraan listrik pada awalnya dirancang bersifat sementara untuk menarik investasi manufaktur. Namun, kebijakan tersebut dinilai masih relevan untuk diperpanjang apabila terbukti memberikan manfaat yang lebih besar, seperti mendorong investasi ekosistem kendaraan listrik dan meningkatkan daya saing industri EV nasional.
Saat ini, tercatat terdapat delapan pabrikan kendaraan listrik yang telah memproduksi kendaraan di Indonesia. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat. Di sisi lain, pemerintah menargetkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kendaraan listrik mencapai 60% pada 2027 dan 80% pada 2030, yang memerlukan basis manufaktur lebih luas.
Dari sisi penjualan, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan wholesales mobil listrik murni selama 11 bulan 2025 mencapai 82.525 unit. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan capaian sepanjang 2024 yang sebesar 43.188 unit.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan insentif kendaraan listrik pada 2026. Anggaran insentif tersebut direncanakan dialihkan untuk mendukung pengembangan program mobil nasional.
Insentif yang dihentikan mencakup fasilitas pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik secara utuh atau CBU yang sebelumnya diturunkan dari tarif normal sebesar 50% menjadi 0%.
Komentar
Kirim Komentar