
aiotrade,
JAKARTA — Potensi total kredit karbon yang dapat diperdagangkan di Indonesia mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga tahun 2050. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa nilai ekonomi dari potensi tersebut bisa mencapai antara Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global.
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
"Jika kredit karbon diperdagangkan dengan harga US$5 per ton CO2, maka akan ada nilai ekonomi sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Jika harga lebih tinggi, misalnya US$15 per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini menjadi dasar bagi ekonomi karbon Indonesia dalam mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Raja Juli menilai bahwa sejak peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu, pasar karbon masih tergolong lesu. Untuk itu, pihaknya sedang menyempurnakan regulasi agar pasar karbon berjalan lebih baik dan berkontribusi terhadap target NDC sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu contoh proyek yang bisa menghasilkan kredit karbon adalah program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberikan keuntungan ganda bagi petani hutan.
"Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tetapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga bisa menghasilkan kredit karbon," ujarnya.
Potensi kredit karbon ini akan menjadi salah satu topik utama dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Presiden Prabowo telah menugaskan dirinya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belém, Brasil, pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.
Raja Juli akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo, yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga dijadwalkan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar oleh Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.
Pertemuan ini akan diikuti oleh para menteri dan pemimpin dunia untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) dan perlindungan satwa liar. Selain menghadiri forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November mendatang.
Dalam kesempatan itu, Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.
"Itu MoU juga membantu kita untuk menjaga integritas karbon kita. Jadi tidak ada carbon leaking, tidak ada green washing. Kami menjaga sama-sama integritas karbon kita ini sehingga harganya, apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonominya yang lebih baik. Jadi ini adalah green investment," ujarnya.
Proyek Kunci yang Mendukung Ekonomi Karbon
Beberapa proyek utama yang menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi karbon di Indonesia antara lain:
- Program reforestasi lahan kritis: Dengan luas 12 juta hektare, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan karbon melalui penanaman pohon.
- Perhutanan sosial: Program ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menghasilkan kredit karbon.
- Bursa Karbon Indonesia: Meskipun saat ini pasar karbon masih lesu, pemerintah berupaya memperbaiki regulasi untuk meningkatkan minat investor.
Langkah Strategis untuk Meningkatkan Minat Investor
Untuk menarik minat investor, pemerintah akan melakukan beberapa langkah strategis:
- Meningkatkan transparansi: Melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti ICVCM, pemerintah ingin memastikan bahwa pasar karbon bebas dari praktik green washing.
- Menyelenggarakan forum bisnis: Pertemuan dengan calon investor hijau di São Paulo akan menjadi kesempatan untuk menjelaskan potensi ekonomi karbon Indonesia.
- Meningkatkan partisipasi internasional: Dengan hadir dalam COP30 dan forum lainnya, Indonesia ingin menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan dan iklim global.
Tantangan dan Peluang di Pasar Karbon
Meski memiliki potensi besar, pasar karbon di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:
- Regulasi yang belum sepenuhnya matang: Masih ada ketidakpastian dalam mekanisme pemberian kredit karbon.
- Minat investor yang rendah: Banyak investor masih ragu untuk berinvestasi karena ketidakpastian harga dan regulasi.
- Kurangnya kesadaran masyarakat: Banyak masyarakat belum memahami pentingnya kredit karbon dan manfaatnya.
Namun, dengan langkah-langkah yang diambil, potensi ekonomi karbon Indonesia bisa menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.
Komentar
Kirim Komentar