.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Komitmen Pemerintah dalam Proyek Hilirisasi Batu Bara
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa proyek DME sangat penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Proyek ini telah dicanangkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana tersebut sempat mandek setelah PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) kehilangan investor utama dari Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc. Proyek ini berakhir pada tingkat MoU karena kebutuhan investasinya yang sangat besar. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada LPG sebagai bahan bakar, terutama gas 3 kilogram.
Persiapan Proyek DME
Menurut Bahlil, Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi kini telah merampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) oleh Satuan Tugas Hilirisasi. Percepatan persiapan proyek ini dilakukan untuk mengejar target realisasi pada 2026, sekaligus sebagai upaya pemerintah mengurangi impor LPG.
"Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton," ujarnya kepada wartawan.
Gandeng Mitra Baru
Langkah ini menjadi strategi substitusi impor dengan memanfaatkan hilirisasi batu bara sebagai bahan baku DME. Terkait teknologi yang akan digunakan dalam proyek tersebut, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji dua opsi utama.
"Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam ya, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa," tuturnya.
Dia menegaskan, kepastian pemilihan teknologi akan ditentukan berdasarkan efisiensi. "Belum, tapi dua aja, kalau enggak Eropa, China. Yang efisien," imbuhnya.
Tantangan Proyek DME
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai, masalah yang masih menjadi tantangan utama bagi rencana proyek DME adalah besarnya nilai investasi. Hal ini terlihat dari hasil kajian kelayakan yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara, termasuk PTBA.
Widhy mengatakan, berdasarkan kajian itu, harga jual produk DME masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang ditetapkan pemerintah, bahkan lebih tinggi dari harga LPG impor.
"Hal inilah yang mendasari program hilirisasi batu bara menjadi DME ini seperti masih jalan di tempat," kata Widhy kepada Bisnis.
Masalah Keekonomian
Widhy berpendapat, salah satu opsi alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah dengan memusatkan proyek DME di satu lokasi saja secara terpusat. Selanjutnya para pengusaha mengirimkan batu bara ke proyek terpusat itu.
Dengan begitu, setiap perusahaan tidak perlu membangun proyek DME sendiri-sendiri. Menurutnya, opsi ini mampu menekan biaya untuk investasi pembangunan proyek.
"Pemerintah dapat meminta Danantara untuk menjadi investor untuk pembangunan proyek hilirisasi batu bara secara terpusat di sebuah lokasi tersebut dan tentunya tetap dengan menggandeng partner dan investor dari negara yang memiliki teknologi hilirisasi seperti dari China," jelas Widhy.
Evaluasi Proyek DME
Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, jika masalah keekonomian masih sukar diselesaikan, sebaiknya pemerintah mengurungkan proyek DME. Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan gasifikasi lewat jaringan gas (jargas) kota dengan memanfaatkan LNG domestik.
"Subsidi untuk infrastruktur [jargas] memang cukup besar namun bisa mengurangi subsidi dalam jangka panjang termasuk mengurangi kebutuhan devisa untuk mengimpor bahan baku LPG, yang akan semakin membebani anggaran di masa mendatang jika tidak diatasi," kata Ishak.
Ishak mengamini pemberian KEK untuk proyek DME memang dapat mengurangi biaya produksi energi tersebut termasuk pembebasan bea masuk barang modal produksi DME. Namun, pemerintah harus menghitung dengan detil berapa potensi penurunan biaya produksi dengan insentif fiskal tersebut.
"Lalu, hingga kapan proyeksi nilai keekonomiannya bisa bersaing dengan LPG. Apakah subsidinya dalam jangka panjang akan lebih rendah dari LPG?" ucapnya.
Komentar
Kirim Komentar