Purbaya Dana DKI Mengendap Rp14,6 T: Tak Ada Solusi, Harus Segera Diserap

JAKARTA, aiotrade
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa tidak ada alternatif lain yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain mempercepat penyerapan anggaran. Hal ini disampaikan setelah pihaknya meninjau solusi untuk Pemprov DKI yang masih memiliki dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun di bank.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

“Tidak ada solusi. Mereka harus segera menyerap anggaran,” ujar Purbaya saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Ia menekankan pentingnya tindakan cepat dalam pengelolaan dana agar tidak terjadi pemborosan dan kehilangan potensi ekonomi.

Purbaya juga menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan sedang merancang strategi baru untuk mempercepat penyaluran dana ke pemerintah daerah. Strategi ini akan dilakukan melalui transfer dana di awal Januari. Tujuannya adalah mencegah pengendapan dana di bank yang sering terjadi pada akhir tahun.

“Biasanya, sesuai dengan pernyataan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian), mereka membutuhkan dana hingga akhir tahun, sehingga tersisa untuk bulan Januari dan Februari,” kata Purbaya. Ia menambahkan bahwa sistem transfer dana yang baru akan mulai diterapkan pada tahun depan.

“Nanti saya akan mulai tahun depan, kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari sudah keluar, lalu dikirim ke Pemda sehingga Pemda tidak perlu menumpuk uang lagi,” jelasnya.

Menurut Purbaya, mekanisme yang berjalan saat ini menyebabkan dana pemerintah daerah mengendap di akhir tahun hingga mencapai Rp100 triliun. Ia optimis bahwa sistem baru ini akan lebih efektif dalam memastikan belanja yang tepat sasaran.

“Kalau kita lihat selama ini, setiap akhir tahun mereka punya uang yang tidak terpakai sebesar Rp100 triliun rupiah. Jika sistemnya kita kembangkan seperti itu (transfer di awal Januari), harusnya mereka tidak perlu menumpuk Rp100 triliun lagi, akibatnya uangnya bisa digunakan untuk perekonomian,” tambah Purbaya.

“Jadi di tahun ini, uang sebesar Rp100 triliun langsung dibelanjakan. Jika cara perencanaan yang lain, mereka harus lebih rajin belajar bagaimana merencanakan belanja secara tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.

Langkah-Langkah yang Dilakukan untuk Mengoptimalkan Penggunaan Dana

Berikut beberapa langkah yang telah atau akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyerapan anggaran:

• Strategi Transfer Dana Awal Tahun
  Sistem transfer dana akan dimulai di awal Januari, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut secara lebih cepat dan efisien. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengendapan dana di akhir tahun.

• Peningkatan Perencanaan Anggaran
  Pemprov DKI dan pemerintah daerah lainnya diharapkan lebih proaktif dalam merencanakan penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan. Dengan perencanaan yang baik, dana dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas.

• Pengembangan Sistem Digitalisasi
  Purbaya menyatakan bahwa sistem penyaluran dana akan terus dikembangkan dengan pendekatan digitalisasi. Hal ini akan mempercepat proses administrasi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana.

• Kolaborasi dengan Pemda
  Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan dan bimbingan dalam pengelolaan anggaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana secara optimal.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan dana pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.