Purbaya Ingin Kurangi Kuota Domestik Kawasan Berikat, Pengusaha Mebel Khawatir

Sektor ekonomi menghadapi dinamika baru hari ini. Kabar mengenai Purbaya Ingin Kurangi Kuota Domestik Kawasan Berikat, Pengusaha Mebel Khawatir menjadi informasi krusial bagi para pelaku pasar. Berikut rinciannya.

aiotrade,
JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana pemerintah untuk mengurangi kuota penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri (local content quota) dari 50% menjadi 25%.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Secara regulasi, PMK No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat sebelumnya memungkinkan penjualan ke dalam negeri hingga 50% dari total ekspor dan penjualan ke KB/KEK lain dalam satu tahun.

Menurut Ketua Umum Himki Abdul Sobur, kebijakan ini bisa membantu memperkuat orientasi ekspor kawasan berikat. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini kondisi pasar ekspor mebel dan kerajinan sedang tidak stabil. Tidak ada lonjakan signifikan dalam permintaan global yang membuat situasi sulit.

Dalam laporan terbarunya, nilai ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia pada 2023 mencapai sekitar US$2,46 miliar, dan pada 2024 meningkat menjadi US$2,59 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan 2021, kinerja ekspor furnitur turun sekitar 20%–30%, tergantung subsektor.

Sobur menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan di kawasan berikat siap mengalihkan 75% produksinya ke ekspor dalam waktu singkat. Selain itu, industri furnitur sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat, yang mencakup sekitar 53% ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia. Disusul oleh Jepang dan beberapa negara Eropa.

Artinya, ketika pasar utama melemah atau menghadapi gangguan tarif/non-tarif, pabrik sangat bergantung pada penjualan domestik untuk menjaga utilisasi dan menghindari PHK.

Banyak anggota Himki di kawasan berikat memiliki struktur bisnis hybrid, yaitu sebagian besar output untuk ekspor, tetapi tetap membutuhkan pasar domestik untuk proyek hotel, apartemen, retail modern, dan government procurement. Hal ini bertujuan untuk menutup fluktuasi pesanan luar negeri.

“Kami mendukung penguatan orientasi ekspor Kawasan Berikat sebagai prinsip, tetapi meminta kebijakan yang sektoral dan bertahap, bukan pemotongan seragam dari 50% ke 25% dalam satu langkah untuk semua sektor,” jelas Sobur.

Dalam hal ini, untuk furnitur dan kerajinan yang padat karya dan sedang mengalami penurunan order ekspor, pengetatan mendadak berpotensi menekan utilisasi pabrik dan memicu PHK di hulu sampai hilir.

“Jadi, tidak realistis mengasumsikan semua pabrik furnitur di Kawasan Berikat mampu mengekspor 100% produksinya dalam kondisi pasar saat ini,” tambahnya.

Sobur menegaskan bahwa sebagian industri memang dinilai bisa menjaga porsi ekspor dominan, tetapi tetap memerlukan ruang domestik di atas 25% pada periode tertentu, terutama ketika order luar negeri turun.

Di sisi lain, perusahaan furnitur di kawasan berikat banyak yang memasok dari UMKM kayu, metal, dan kerajinan di luar kawasan tersebut.

“Bila produksi di KB direm karena kuota domestik terlalu kecil, UMKM pemasok bahan dan komponen ikut terpukul, padahal mereka tidak menikmati fasilitas kepabeanan apa pun,” ujarnya.

Pada akhirnya, pihaknya mencemaskan risiko turunnya utilisasi dan gelombang PHK di sektor padat karya. Menurut dia, hal ini bertentangan dengan target penciptaan lapangan kerja industri pengolahan yang sedang dikejar pemerintah.

Kesimpulan: Semoga informasi mengenai Purbaya Ingin Kurangi Kuota Domestik Kawasan Berikat, Pengusaha Mebel Khawatir ini bermanfaat bagi keputusan bisnis Anda. Salam sukses dan pantau terus perkembangan pasar.