Refleksi 7 Bulan Kepemimpinan Bupati Sanggau
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau menunjukkan arah yang positif, dengan penurunan angka kemiskinan dan berbagai tantangan di masa depan terutama dalam bidang infrastruktur. Hal ini menjadi intisari dari diskusi dalam Tribunpontianak Podcast Gebrakan Sang Pemimpin; Refleksi 7 Bulan Kepemimpinan Bupati Sanggau Yohanes Ontot dan Wakil Bupati Susana Herpena.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Sanggau mencatat pertumbuhan sebesar 4,19 persen pada tahun 2024, serta penurunan angka kemiskinan dari 4,79 persen menjadi 4,67 persen antara tahun 2023 dan 2024. Meski belum ada data resmi untuk tahun 2025, terdapat tanda-tanda pencapaian positif yang menjanjikan.
Bupati Sanggau Yohanes Ontot menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah bertujuan mempermudah akses bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM. "Sanggau memiliki produk unggulan berupa kelapa sawit, sehingga perlu dukungan lebih besar bagi pelaku usaha di bidang tersebut," ujarnya saat berbincang dengan Editor In Chief Safruddin, Sabtu 25 Oktober 2025.
Selama 7 bulan kepemimpinan, terlihat adanya tren perbaikan di berbagai aspek, terutama ekonomi. Sektor UMKM menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena akses permodalan dari lembaga keuangan seperti perbankkan dan credit union (CU) sangat mudah.
Tren pengangguran juga menunjukkan penurunan, terutama di kalangan muda yang mulai bergerak di bidang jasa dan kuliner. Selain itu, banyak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau memberikan ruang bagi warga setempat untuk bekerja, termasuk melalui berbagai proyek pembangunan.
Pelayanan Publik yang Lebih Efisien
Salah satu inovasi dalam pelayanan publik adalah peluncuran aplikasi Lapor Pak Bupati. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat akses informasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat terkait berbagai aspek pembangunan dan kendala di lapangan.
"Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan mereka, dan kita akan seleksi berdasarkan prioritas. Ada kasus yang sedang kita tangani dan masih muncul," ujar Bupati Ontot.
Aplikasi ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah pembangunan dan kondisi nyata di lapangan. Bupati menegaskan bahwa semua permasalahan dapat disampaikan melalui aplikasi ini, dan rata-rata laporan yang masuk berkaitan dengan pembangunan dan kendala di lapangan.
Kendala Anggaran dan Perencanaan yang Cermat
Bupati Ontot mengakui bahwa pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan kepala daerah. "Di tahun 2026, Sanggau menghadapi pemotongan anggaran sekitar Rp 200 miliar lebih," ujarnya.
Saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun anggaran untuk tahun 2026, yang merupakan masalah terutama terkait infrastruktur dan layanan publik. "Kita harus hati-hati dalam merencanakan program sesuai dengan hasil mapping yang dilakukan," tambahnya.
Bupati menjelaskan bahwa sehebat apapun kepala daerah, tanpa anggaran yang cukup sulit merealisasikan program. "Laporan dari masyarakat seperti Lapor Pak Bupati ini menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan dan anggaran," katanya.
Prioritas Infrastruktur dan Layanan Publik
Infrastruktur jalan, jembatan, dan air bersih menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah daerah. Namun, bukan berarti isu lain tidak menjadi perhatian. Bupati Ontot menegaskan bahwa seorang pemimpin harus tetap berusaha dan tidak menghindari masalah.
"Apapun masalahnya harus dihadapi, ya itu resiko. Makanya pemimpin ini harus tegar dalam kondisi apapun dan harus tetap semangat," ujarnya.
Bupati Ontot berharap masyarakat memahami situasi saat ini, baik secara nasional maupun daerah. "Kita tetap bergerak bersama-sama untuk Sanggau yang lebih baik," kata Bupati.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Dalam konteks visi misi, Bupati Ontot menekankan pentingnya keselarasan antara visi presiden, gubernur, dan kepala daerah kabupaten/kota. "Kita berharap pemerintah pusat memahami situasi di wilayah Indonesia yang begitu luas," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi dan pemotongan anggaran bukanlah solusi yang tepat. "Kedua ini bukan efisiensi, istilahnya menutup aliran transfer ke daerah. Akhirnya bisa tak bergerak," tambahnya.
Dengan APBD hanya sebesar Rp 1,6 triliun, belanja pegawai saja hampir mendekati 40 persen. Oleh karena itu, penyisiran anggaran dilakukan dengan sangat hati-hati.
Bupati Ontot menegaskan bahwa janji politik harus disesuaikan dengan ketersediaan keuangan negara dan daerah. "Yang penting kita menjelaskan kepada masyarakat akan lakukan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan," ujarnya.
Komentar
Kirim Komentar