Penjelasan IKAPPI DKI Jakarta tentang Stabilitas Harga Pangan Nasional
IKAPPI DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap capaian positif sektor pangan nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam penjelasannya, Ketua IKAPPI DKI Jakarta, Miftahudin, mengatakan bahwa inflasi nasional hingga Juli 2025 mencatat angka sebesar 2,37 persen (year-on-year), dengan inflasi bulanan sebesar 0,30 persen. Angka ini menunjukkan kondisi yang stabil dan terkendali, khususnya di kelompok pangan yang menjadi penentu harga di pasar tradisional.
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Miftahudin menjelaskan bahwa capaian ini didukung oleh kekuatan cadangan pangan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data Perum BULOG, stok beras pemerintah mencapai 3,9 juta ton hingga akhir Agustus 2025, dan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada awal Juli 2025 lalu. Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam sejarah. Selain itu, data Badan Pangan Nasional mencatat realisasi penyaluran program beras SPHP telah mencapai lebih dari 1 juta ton pada triwulan ketiga tahun ini.
Menurut Miftahudin, pedagang pasar mulai merasakan kestabilan harga pokok sejak pertengahan tahun ini. Distribusi berjalan lebih lancar, dan pasokan dari pemerintah juga lebih teratur. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, BULOG, dan pemerintah daerah berjalan sangat baik dan mampu menjaga ketahanan pangan, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang menjadi barometer harga nasional.
Ia menambahkan bahwa pihaknya bersama para pedagang akan berkolaborasi untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pangan menjelang akhir tahun. Dengan tren positif ini, ia optimistis stabilitas pangan nasional akan terus menguat, seiring dengan langkah-langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sektor produksi dan distribusi bahan pokok di seluruh daerah.

Keluhan Pedagang dan Pengamat Kebijakan Publik
Meskipun ada apresiasi terhadap capaian pemerintah, sejumlah catatan justru dilontarkan oleh pedagang dan pengamat kebijakan publik. Di kawasan RW 04 Palmerah, Jakarta Barat, sejumlah pedagang menyampaikan keluhannya soal ekonomi yang dirasa kurang stabil. Salah satunya adalah Rahmat (45), seorang pedagang pempek di Palmerah, Jakarta Barat, yang mengatakan bahwa ekonominya saat ini ambruk. Belanjaan mahal, sementara pendapatan berkurang.
"Ya, ekonominya ambruk. Belanjaan mahal, tapi pendapatan mah berkurang, enggak kayak seperti yang tahun-tahun dulu-dulu gitu," katanya. Ia juga menyebutkan bahwa harga bahan pokok di pasaran naik hingga mencapai 30 persen. "Biasanya kan Rp 200.000, sekarang Rp 240.000," jelasnya.
Rahmat sendiri sudah 25 tahun berjualan pempek di wilayah Palmerah. Menurutnya, era paling makmur yang dirasakannya adalah saat Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran harga pangan lebih murah. Meski demikian, ia berharap ke depan Prabowo-Gibran bisa mengembalikan stabilitas ekonomi.
Sementara itu, Leo (70), seorang pedagang loper koran, mengaku tak berharap banyak. Namun, hal yang disorotnya selama 1 tahun Prabowo-Gibran menjabat adalah ekonomi. "Ya ini aja saya koran belum laku, susah sekarang kebutuhan hidup. Dulu Rp 50.000 bisa kepakai banyak, sekarang enggak dapat," kata dia.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyampaikan bahwa secara kesuluruhan program Asta Cita Prabowo-Gibran sudah terlaksana. Namun, pelaksananya masih kurang, sehingga eksekusinya tak maksimal. "Kalau dilihat secara kebijakan yang umum, itu dia sudah mencoba untuk melaksanakan apa yang disebut di dalam Asta Cita, kan itu di Sekolah Rakyat itu baik, mulai MBG, ada Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, cek kesehatan gratis, itu jalan," kata Trubus.
Namun, ia menyoroti bahwa pengawasannya lemah dan perencanaan yang tidak baik. "Orientasinya yang penting eksekusi," imbuhnya. Menurut dia, hal itu yang membuat sejumlah kementerian dan lembaga kewalahan mengimplementasikannya sesuai yang diharapkan Prabowo-Gibran. Ditambah lagi, ada efisiensi anggaran yang ditekankan Prabowo-Gibran pada awal kepemimpinannya.
"Ini yang menjadi problem karena kementerian lembaga juga tidak siap dalam menghadapi efisiensi anggaran itu," katanya. "Jadi karena lembaga itu sendiri sebenarnya ya kira-kira arahnya kemana itu belum ini (paham)," pungkasnya.
Namun demikian, Trubus menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan Prabowo Gibran 1 tahun ke belakang bisa diapresiasi positif, sebab sudah terlihat pelaksanaannya.
Komentar
Kirim Komentar