Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.179.565 per bulan. Angka ini mencerminkan kenaikan signifikan sekitar 9,08 persen dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di level Rp2.915.000. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi pada 20 Desember 2025 dan akan berlaku mulai 1 Januari 2026.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Kenaikan UMP tersebut langsung menjadi sorotan publik. Para pekerja menyambut kabar ini dengan rasa lega karena kenaikan di atas 9 persen dianggap mampu sedikit meredam tekanan biaya hidup yang terus meningkat sepanjang 2025. Banyak yang menilai keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemulihan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, kalangan pengusaha menanggapi lebih hati-hati. Beberapa pelaku usaha mikro dan menengah menyebut kenaikan ini berpotensi menambah beban produksi, terutama bagi sektor-sektor yang masih belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi dan tekanan ekonomi global. Namun demikian, mereka tetap siap mengikuti regulasi sambil menyesuaikan strategi bisnis masing-masing.
Gubernur Sulawesi Tengah melalui jajarannya menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kemampuan dunia usaha, serta proyeksi ekonomi daerah. Pemerintah berharap kenaikan ini dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan buruh dan keberlanjutan industri.
Rumus Baru dalam Perhitungan UMP
Kenaikan UMP 2026 ini mengikuti rumus baru yang kini berlaku secara nasional. Formula tersebut menghitung inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta variabel alfa—komponen penting yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap provinsi. Dengan metode ini, pemerintah memastikan upah lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah.
Ketua Dewan Pengupahan Provinsi menjelaskan bahwa nilai alfa yang digunakan dalam formula penetapan di Sulawesi Tengah mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Kombinasi data inflasi dan pertumbuhan menjadikan angka Rp3.179.565 dianggap proporsional.
Tanggapan dari Serikat Pekerja dan Ekonom
Sementara itu, serikat pekerja menilai kenaikan ini menjadi momentum penting untuk mendorong perbaikan kesejahteraan buruh di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, industri pangan, dan perdagangan. Mereka berharap kenaikan UMP sejalan dengan peningkatan standar keselamatan, jam kerja layak, serta kesempatan pengembangan karier.
Para ekonom menilai bahwa kenaikan UMP berpotensi mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Namun, mereka mengingatkan pemerintah untuk mengawasi inflasi agar kenaikan upah tidak tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Persiapan Pelaku Usaha
Pelaku usaha besar, khususnya di sektor perkebunan dan perikanan, menegaskan bahwa penyesuaian UMP harus diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Mereka berharap pemerintah memberikan dukungan pelatihan dan skema insentif agar industri tetap mampu tumbuh dan menyerap tenaga kerja baru secara optimal.
Dengan penetapan ini, seluruh perusahaan di Sulawesi Tengah diwajibkan menyesuaikan struktur upah masing-masing sebelum 1 Januari 2026. Pemerintah provinsi berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar seluruh sektor menerapkan UMP sesuai aturan dan tidak merugikan pekerja. Kenaikan UMP ini menjadi babak baru bagi dunia ketenagakerjaan Sulawesi Tengah di tahun 2026.
Komentar
Kirim Komentar