Penolakan Terhadap Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Seorang tokoh sejarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana, menyatakan penolakannya terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto. Diketahui, Soeharto menjadi salah satu dari 40 nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar tersebut.
Bonnie mengatakan bahwa menurut pandangannya, usulan ini harus ditolak. Ia sendiri tidak setuju dengan pemberian gelar tersebut. Menurutnya, masyarakat saat ini ingin memiliki standar jelas tentang sosok pemimpin yang baik. Salah satunya adalah tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau praktik korupsi.
Menurut Bonnie, jika seseorang yang berkuasa selama 30 tahun dianggap sebagai pahlawan, maka generasi muda akan kehilangan acuan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang demokratis dan menghargai kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa standar tersebut sudah jelas: seorang pemimpin publik tidak boleh melakukan pelanggaran HAM maupun korupsi.
Ia juga menilai bahwa pemberian gelar bagi Soeharto akan menimbulkan kontradiksi dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan. Menurutnya, pembatasan kekuasaan dilakukan karena pengalaman masa lalu. Jika Soeharto tiba-tiba dianggap sebagai suri teladan, maka tujuan reformasi itu sendiri akan tercoreng.
Meskipun demikian, Bonnie mengakui bahwa Soeharto memang merupakan tokoh bangsa. Namun, ia menekankan bahwa fakta sejarah mengenai pelanggaran HAM dan kasus korupsi pada masa Orde Baru tidak bisa diabaikan. Ia menilai bahwa pemberian gelar ini akan membuat pandangan-pandangan kritis terhadap masa lalunya diabaikan dan diskusi tentang hal tersebut akan terhenti.
Ia menegaskan bahwa suara-suara korban harus didengar dan tidak boleh diabaikan.
Tanggapan Menteri Sosial
Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengklaim bahwa usulan agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional telah melalui proses panjang. Menurutnya, usulan ini sudah ada sejak ia pertama kali menjabat sebagai Mensos. Bahkan, sidang untuk membahas usulan tersebut telah berulang kali digelar.
Gus Ipul menegaskan bahwa 40 nama, termasuk Soeharto, yang diusulkan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan telah memenuhi syarat yang ada. Ia menyatakan bahwa semua syarat formil telah terpenuhi.
Namun, ia menekankan bahwa akhirnya keputusan tetap berada di tangan Dewan Gelar. Ia juga menghargai pendapat pro dan kontra terkait nama-nama pahlawan yang diusulkan oleh Kemensos. Semua pandangan baik pro maupun kontra turut dijadikan pertimbangan.
Proses pertimbangan terkait 40 nama yang diusulkan juga dilakukan dengan mendengarkan pandangan beragam tokoh hingga ahli. Gus Ipul menjelaskan bahwa tim yang terlibat dalam proses ini berasal dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, tokoh agama, dan perwakilan daerah. Ia menegaskan bahwa semua pertimbangan dilakukan secara objektif dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi.
Komentar
Kirim Komentar