Potensi Kredit Karbon Indonesia yang Menjanjikan
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan kredit karbon, yang dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi yang signifikan. Total potensi kredit karbon yang bisa diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga tahun 2050. Nilai ekonomi dari potensi tersebut bisa berkisar antara Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa jika harga karbon sebesar US$5 per ton CO2, maka nilai ekonomi yang bisa diperoleh adalah sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Jika harga meningkat menjadi US$15 per ton, nilai ekonomi bisa mencapai Rp127,98 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan betapa besar peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kredit karbon.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi karbon Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Pasar Karbon yang Masih Lesu
Sejak diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu, pasar karbon kini tergolong masih lesu. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya tengah menyempurnakan regulasi agar pasar karbon lebih berjalan serta berkontribusi terhadap target NDC sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu contohnya adalah program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Program ini akan menjadi salah satu proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon. Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberikan keuntungan ganda bagi petani hutan.
"Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat karbon kreditnya," ujar Raja Juli.
Pertemuan Internasional di Brasil
Potensi tersebut akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Presiden Prabowo telah menugaskan dirinya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belm, Brasil pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan itu, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.
Raja Juli akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga dijadwalkan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.
Fokus pada Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Pertemuan itu akan diikuti para menteri dan pemimpin dunia untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) dan perlindungan satwa liar. Selain menghadiri forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di So Paulo pada 8 November mendatang.
Dalam kesempatan itu, Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.
"Itu MoU juga membantu kita untuk menjaga integritas karbon kita. Jadi enggak ada carbon leaking, enggak ada green washing. Jadi kita jaga sama-sama integritas karbon kita ini sehingga harganya, apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonominya yang lebih baik. Jadi ini adalah green investment," terangnya.
Komentar
Kirim Komentar