Potensi Kredit Karbon Indonesia yang Menjanjikan
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan kredit karbon. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, total kredit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga tahun 2050. Nilai ekonomi dari potensi tersebut bisa mencapai antara Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global.
"Jika harga karbon sebesar US$5 per ton CO2, maka nilai ekonominya sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Jika kita menaikkan angka menjadi US$15 per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun," ujar Raja Juli Antoni.
Regulasi dan Perkembangan Pasar Karbon
Sejak peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu, pasar karbon masih tergolong lesu. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya sedang menyempurnakan regulasi agar pasar karbon dapat berjalan lebih baik dan memberikan kontribusi terhadap target NDC (Nationally Determined Contribution) sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu contoh proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon adalah program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare, sesuai dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberikan keuntungan ganda bagi petani hutan.
"Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat karbon kreditnya," tutur Raja Juli Antoni.
Kepesertaan dalam Pertemuan Internasional
Potensi kredit karbon Indonesia akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan dirinya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan itu, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.
Raja Juli Antoni akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga dijadwalkan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.
Diskusi dan Kolaborasi Internasional
Pertemuan tersebut akan diikuti para menteri dan pemimpin dunia untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) dan perlindungan satwa liar. Selain menghadiri forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di So Paulo pada 8 November mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli Antoni dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna memperkuat integritas pasar karbon Indonesia. "MoU ini membantu kita menjaga integritas karbon kita. Tidak ada carbon leaking atau green washing. Kami menjaga sama-sama integritas karbon ini sehingga harganya dan apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonomi yang lebih baik. Ini adalah green investment," jelasnya.
Komentar
Kirim Komentar