Kondisi Pernikahan Anak di Aceh Utara
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Aceh Utara menilai pernikahan anak masih menjadi salah satu isu perlindungan anak yang memerlukan perhatian serius. Meski jumlah kasus cenderung berfluktuasi setiap tahun, praktik pernikahan anak masih terjadi dan didominasi oleh anak perempuan yang menikah sebelum mencapai usia dewasa.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, sepanjang periode 2021–2025, tercatat 296 kasus pernikahan anak. Pada 2025 tercatat 63 pengantin di bawah usia 19 tahun, terdiri atas 62 perempuan dan satu laki-laki, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 74 orang (71 perempuan dan tiga laki-laki). Sebelumnya, pada 2023 tercatat 55 kasus (54 perempuan dan satu laki-laki), 2022 sebanyak 48 kasus (47 perempuan dan satu laki-laki), sedangkan 2021 mencapai 56 kasus.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, MH menjelaskan bahwa persoalan pernikahan anak tidak dapat dijelaskan hanya dari satu penyebab, tetapi merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan faktor pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan sosial, hingga perlindungan anak. Ia mengatakan bahwa kasus yang ditemukan umumnya melibatkan anak perempuan yang menikah sebelum mencapai usia dewasa.
Menurutnya, meskipun jumlah kasus cenderung mengalami fluktuasi setiap tahun, fenomena tersebut masih memerlukan upaya pencegahan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor.
Faktor-Faktor yang Mendorong Pernikahan Anak
Fakhrurradhi menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang mendorong anak perempuan menikah pada usia 17–18 tahun. Faktor yang paling dominan adalah rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan sosial dan budaya, kehamilan di luar nikah, serta masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan kesehatan reproduksi.
Ia menilai pada usia 17–18 tahun masih terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa anak perempuan telah siap menikah, meskipun secara psikologis, emosional, maupun ekonomi belum tentu memiliki kesiapan membangun rumah tangga. "Sebagian keluarga masih menganggap anak pada usia tersebut sudah siap menikah, padahal kesiapan biologis belum tentu sejalan dengan kesiapan mental, psikologis, dan ekonomi," ujarnya.
Fakhrurradhi mengatakan kemiskinan memang masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan anak, namun bukan penyebab tunggal. Dalam sejumlah kasus, keluarga memandang pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Namun, tidak sedikit pula kasus yang dipengaruhi budaya masyarakat, pergaulan remaja, hingga kehamilan yang tidak direncanakan.
"Dengan demikian, pernikahan anak merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat dijelaskan hanya dari aspek ekonomi," katanya.
Dampak Pernikahan Anak terhadap Kehidupan Anak
Dinsos P3A mencatat pernikahan anak menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan anak. Di antaranya hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan, meningkatnya risiko gangguan kesehatan reproduksi bagi ibu dan bayi, ketidaksiapan mental menjalani kehidupan rumah tangga, meningkatnya potensi konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.
Selain itu, anak yang menikah pada usia dini juga memiliki peluang kerja yang lebih terbatas sehingga berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan dalam keluarga. "Anak yang menikah dini rentan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak itu sendiri, tetapi juga terhadap kualitas keluarga yang akan dibangun di masa depan," kata Fakhrurradhi.
Upaya Pencegahan Pernikahan Anak
Dalam upaya pencegahan, Dinsos P3A terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi, mulai dari Kantor Urusan Agama (KUA), sekolah, Mahkamah Syar'iyah, organisasi masyarakat, hingga lembaga keagamaan. Melalui KUA dilakukan sosialisasi mengenai pendewasaan usia perkawinan dan perlindungan anak. Bersama sekolah dilakukan edukasi kepada siswa serta penguatan peran guru dan orang tua.
Sementara dengan Mahkamah Syar'iyah dilakukan pertukaran informasi, edukasi masyarakat, dan pembahasan berbagai kasus sesuai kewenangan masing-masing lembaga. "Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif," ujarnya.
Sepanjang tahun 2026, Dinsos P3A Aceh Utara memfokuskan program sosialisasi pencegahan perkawinan anak di enam kecamatan, yakni Baktiya, Langkahan, Sawang, Nisam Antara, Lapang, dan Geureudong Pase. Selain sosialisasi, Dinsos P3A juga melaksanakan edukasi mengenai hak anak, kesehatan reproduksi remaja, dan pendewasaan usia perkawinan, penguatan kapasitas Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor perlindungan anak, pembinaan keluarga melalui program pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga, serta pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan.
Fakhrurradhi berharap keterlibatan aktif keluarga, sekolah, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dapat menekan angka pernikahan anak di Aceh Utara. "Pencegahan pernikahan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Anak-anak perlu diberi kesempatan menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan masa depan, dan memasuki kehidupan berkeluarga ketika benar-benar siap, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi," pungkasnya.
