Presiden Prabowo Subianto Mendorong Kepala Desa Terlibat dalam Pengelolaan Kesehatan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026, tentang Pengelolaan Kesehatan. Perpres ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kesehatan di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk partisipasi aktif dari kepala desa.
Perpres ini merupakan aturan turunan yang dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah dan desa.
“Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya Kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” tulis Perpres tersebut.
Pemerintah Desa Bisa Menetapkan Kebijakan Soal Pengelolaan Kesehatan
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), pemerintah desa dapat menyelenggarakan pengelolaan kesehatan yang menjadi kewenangan desa dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.
Selain itu, dalam Pasal 17, pemerintah bisa menetapkan beberapa rencana. Berikut poin yang bisa ditetapkan pemerintah desa:
- Rencana pembangunan jangka menengah desa
- Rencana kerja pemerintah desa
- Alokasi anggaran desa
Pemerintah Desa Bisa Melakukan Pemantauan dan Evaluasi
Dalam Pasal 19, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan secara terstruktur dan rutin.
Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan kesehatan secara berkelanjutan.
Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa
Dalam Bab III, dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah pusat, daerah dan pemerintah desa. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan kesehatan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pengelolaan kesehatan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam tanggung jawab kementerian/lembaga.
(3) Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga bertanggung jawab untuk pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, terutama upaya kesehatan yang menjadi program prioritas pemerintah.
(5) Uraian tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dalam Pengelolaan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(6) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dalam rangka penguatan sistem Kesehatan.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah
Dengan adanya Perpres ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah desa, memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal ini mencakup pengambilan keputusan, pengawasan, dan penyaluran anggaran.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah mencakup:
- Penyusunan kebijakan kesehatan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan di tingkat desa
- Pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program
- Koordinasi antar lembaga pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
