Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur pengelolaan kesehatan di seluruh tingkatan pemerintahan. Peraturan ini menekankan pentingnya sistem berjenjang dan kolaborasi antara berbagai elemen pemerintahan, termasuk pemerintah desa.
Pengelolaan Kesehatan Berjalan Secara Terpadu
Dalam Perpres ini, pengelolaan kesehatan didefinisikan sebagai penerapan tata kelola terhadap upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu dan saling mendukung. Tujuannya adalah untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pemerintah Desa diberi mandat khusus untuk menyelenggarakan pengelolaan kesehatan sesuai dengan kewenangannya, tetapi tetap berpedoman pada kebijakan nasional. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dapat menetapkan kebijakan terkait pengelolaan kesehatan desa sesuai dengan kewenangannya. Namun, pelaksanaan tersebut harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengawasan
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memberikan teguran lisan, tertulis, hingga pemberian disinsentif kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) maupun Pemerintah Desa jika rencana pembangunan kesehatan daerah bertentangan dengan rencana nasional. Hal ini juga berlaku jika pelaksanaan di daerah tidak sesuai dengan strategi pembangunan nasional atau tidak patuh dalam pelaporan capaian sasaran atau realisasi anggaran kesehatan.
Teguran dan disinsentif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memainkan peran penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan kesehatan di seluruh Indonesia.
Ruang Lingkup Upaya Kesehatan yang Dilakukan
Perpres ini merinci berbagai upaya kesehatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu. Ruang lingkup tersebut meliputi:
- Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, hingga lanjut usia
- Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
- Kesehatan jiwa dan perlindungan terhadap penyalahgunaan zat adiktif
- Pelayanan darah dan transplantasi organ
- Pengelolaan kesehatan dalam kondisi bencana dan wabah
Dengan demikian, Perpres ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan kesehatan, mulai dari pencegahan hingga penanganan darurat.
Pelaksanaan Peraturan Presiden
Perpres Nomor 13 Tahun 2026 ditetapkan pada 11 Maret 2026 dan diundangkan pada hari yang sama. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan pengelolaan kesehatan di Indonesia menjadi lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan.
