Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 yang berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2026 dan menjadi langkah penting dalam menyelaraskan layanan kesehatan dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.
Perpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman. Dalam pertimbangannya, Perpres ini merupakan aturan turunan untuk melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Salah satu poin penting dalam Perpres ini adalah penegasan bahwa pengelolaan kesehatan kini dilakukan secara berjenjang dan melibatkan seluruh elemen pemerintahan. Tidak hanya Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga Pemerintah Desa diberikan mandat khusus untuk menyelenggarakan pengelolaan kesehatan sesuai kewenangannya, sambil tetap berpedoman pada kebijakan nasional.
Menurut Pasal 1 poin 2 dalam peraturan tersebut, "Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya Kesehatan dan sumber daya Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya."
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan di lapangan, Pemerintah Pusat memiliki wewenang lebih tegas. Dalam Pasal 20, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang memberikan teguran lisan, tertulis, hingga pemberian disinsentif kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) maupun Pemerintah Desa jika Perencanaan pembangunan kesehatan di daerah bertentangan dengan rencana nasional.
Selain itu, pelaksanaan di daerah tidak sesuai dengan strategi pembangunan nasional atau tidak patuh dalam pelaporan capaian sasaran atau realisasi anggaran kesehatan. Perpres ini juga memberikan perhatian khusus pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pemerintah Pusat berkomitmen memperkuat kebijakan afirmasi yang mencakup penguatan fasilitas, sumber daya manusia (tenaga medis), teknologi, hingga pendanaan khusus untuk memastikan akses kesehatan yang merata di seluruh pelosok negeri.
Dokumen Perpres ini terdiri dari 241 halaman dan merinci tanggung jawab lintas kementerian dalam berbagai aspek kesehatan, mulai dari:
Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, hingga lanjut usia
Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Kesehatan jiwa dan perlindungan terhadap penyalahgunaan zat adiktif
Pelayanan darah dan transplantasi organ
* Pengelolaan kesehatan dalam kondisi bencana dan wabah
Dengan berlakunya Perpres ini, maka Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
