Kebijakan Desil dalam Jaminan Kesehatan Aceh Dikritik
Kebijakan penentuan desil dalam skema jaminan kesehatan di Aceh mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Mereka menilai sistem pembiayaan yang diterapkan tidak hanya bermasalah secara data, tetapi juga berpotensi mengabaikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Dr Bukhari MH CM, seorang advokat dan mediator, menyampaikan bahwa kekacauan ini berakar dari penggunaan data statistik tanpa validasi kondisi riil di lapangan. Menurutnya, desil hanyalah alat ukur, bukan kebenaran mutlak. Ketika digunakan sebagai dasar kebijakan tanpa verifikasi faktual, maka sangat berpotensi melahirkan ketidakadilan.
Berdasarkan skema yang berlaku, masyarakat dengan desil 1 hingga 5 ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program jaminan kesehatan nasional. Sementara itu, desil 6 dan 7 menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Namun, masalah muncul pada kelompok desil 8 dan 9. Meski secara faktual di lapangan masih banyak tergolong miskin dan tidak memiliki pendapatan tetap, mereka justru tidak masuk dalam skema pembiayaan tersebut. Hal ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan.
Mereka menilai bahwa pembagian desil yang tidak berbasis realitas sosial hanya akan melahirkan kebijakan yang timpang. Dr Bukhari menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan yang hanya berhenti pada desil 7 bisa menjadi masalah. Meskipun saat ini pemerintah Aceh sudah membuka ruang revisi dan keberatan masyarakat terkait desil, ia menilai bahwa hal ini belum cukup.
Pemerintah, menurutnya, tidak boleh bersembunyi di balik angka statistik. Ketika masyarakat miskin tidak ter-cover hanya karena āterklasifikasiā di desil 8 atau 9, padahal faktanya dia tidak punya penghasilan, maka itu adalah bentuk pengabaian terhadap hak dasar warga negara.
Ia juga menyoroti potensi pelanggaran prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Jika kebijakan ini terus dipaksakan tanpa evaluasi, maka bukan hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga membuka ruang sengketa hukum. Ini bisa masuk kategori maladministrasi. Bahkan jika ada unsur pembiaran terhadap data yang tidak valid, maka ada potensi tanggung jawab hukum di situ.
āPemerintah harus segera melakukan audit dan pemutakhiran data secara menyeluruh,ā katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar Pemerintah Aceh tidak hanya fokus pada pembagian beban antara pusat dan daerah, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada satu pun warga miskin yang terlewat dari jaminan kesehatan.
"Kalau perlu, Aceh harus berani mengambil kebijakan afirmatif untuk meng-cover masyarakat di desil 8 dan 9 yang terbukti miskin. Jangan sampai ada orang sakit tapi tidak bisa berobat hanya karena salah klasifikasi data," ujar Dr Bukhari.
Di lapangan, sejumlah warga mengaku kebingungan dengan status mereka. Tidak sedikit yang sebelumnya menerima bantuan, kini justru terhapus dari daftar penerima tanpa penjelasan yang transparan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data administratif dan realitas sosial. Dan harus segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
