40 Tahun Satelit RI: Dari Misi Pemersatu ke Prioritas Cepat

40 Tahun Satelit RI: Dari Misi Pemersatu ke Prioritas Cepat

Industri teknologi kembali ramai dengan kabar terbaru. Sorotan publik kali ini tertuju pada 40 Tahun Satelit RI: Dari Misi Pemersatu ke Prioritas Cepat yang membawa inovasi baru. Berikut ulasan lengkapnya.

Perkembangan Teknologi Satelit di Indonesia

Perjalanan teknologi satelit di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kebutuhan akan konektivitas yang semakin meningkat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan dalam menggelar infrastruktur telekomunikasi dari Aceh hingga Papua. Oleh karena itu, teknologi satelit menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan akses informasi.

Advertisement
AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Teknologi satelit di Indonesia telah berkembang sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo Subianto. Kiprah Indonesia dalam dunia satelit dimulai 49 tahun silam dengan peluncuran Satelit Palapa A-1. Satelit pertama ini memiliki bobot 574 kilogram dan tinggi sekitar 3,7 meter (dengan antena) serta diameter 1,9 meter. Satelit Palapa A-1 mengorbit pada 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat.

Saat itu, Satelit Palapa 1 disebut juga sebagai Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Kata “Domestik” digunakan karena hanya tiga negara di dunia yang memiliki satelit sendiri yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia. Nama Palapa dipilih oleh Presiden Soeharto untuk mengingat janji Gajah Mada yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks satelit Palapa, kehadiran Satelit Palapa I memastikan seluruh jengkal tanah Indonesia terhubung oleh satelit komunikasi. Layanan radio, televisi, dan telekomunikasi dapat dilayani oleh teknologi ini, sehingga Indonesia tidak hanya berdaulat dari sisi militer, tetapi juga dari sisi sistem komunikasi.

Setelah Palapa A-I, Indonesia kembali meluncurkan satelit kedua yaitu Satelit Palapa A-2. Satelit kedua ini sebenarnya adalah satelit cadangan yang dioperasikan apabila satelit A-1 mengalami kegagalan.

Kehadiran satelit cadangan penting agar layanan satelit yang telah dijanjikan tetap dapat melayani. Di sisi lain, satelit cadangan juga dapat menambah kapasitas satelit utama sehingga layanan yang diberikan lebih optimal. Diluncurkan dengan roket yang sama yaitu roket Delta 2914 pada bulan Maret 1977 diharapkan bisa menjaga stabilnya hubungan komunikasi.

Pasca Palapa A-2, pemerintah meluncurkan Satelit Palapa B-1 melalui pesawat STS misi ke 7 Challenge. Dibuat oleh perusahaan yang sama dengan satelit palapa A, satelit ini dioperasikan oleh stasiun pengendali di Elsegundo California yaitu Pusat Pengendali Operasi dan SPU (Stasiun Pengendali Utama) Cibinong dan Fillmore di Ventura City. Layanan satelit ini lebih luas yaitu mencakup Asia Tenggara, di mana beberapa negara memiliki wilayah kepulauan.

Jalan pemerintah dalam meluncurkan satelit tak sepenuhnya mulus. Pemerintah juga sempat gagal dan merugi. Satelit yang merupakan plan B dari Satelit Palapa B-1 dalam peluncurannya mengalami kegagalan pada tanggal 3 Februari 1984 akibat motor perigee tidak dapat berfungsi maksimal. Dampaknya, satelit tersesat di orbit yang salah sehingga tidak dapat digunakan sesuai rencana.

Oleh karena itu untuk menggantikan Satelit Palapa A-1 dan Satelit Palapa A-2 yang sudah habis masa pakainya, pemerintah akhirnya membuat proyek Satelit Palapa B-2 Pengganti atau disingkat B2P. Pada tanggal 20 Maret 1987 Satelit B2P diluncurkan secara konvensional melalui sistem roket seperti halnya satelit A-1 dan A-2. Hal ini merupakan imbas dari kecelakaan pesawat Challenger yang meledak di udara serta menewaskan kru pesawat. Sehingga peluncuran yang tadinya dijadwalkan pada tahun 1986 ditunda hingga tahun 1987.

Pada 1996-1999 atau di penghujung pemerintahan Soeharto, pemerintah meluncurkan Satelit Palapa C1. Ini adalah satelit komunikasi pertama dari generasi Palapa C yang diluncurkan pada 31 Januari 1996, tetapi dinyatakan tidak layak beroperasi pada 24 November 1998 karena kegagalan baterai. Satelit ini diproduksi oleh Hughes dan diluncurkan oleh PT Satelindo, dengan misi menggantikan satelit Palapa B4 di orbit geosinkron 113°BT. Kegagalan Palapa C-1 menyebabkan peluncuran satelit pengganti, Palapa C2.

Setelah 10 tahun, Indonesia kemudian kembali meluncurkan Satelit Palapa D yang dibuat oleh thales Alenia space di Prancis dan dioperasikan oleh PT Indosat Tbk. untuk menggantikan Palapa C2, dengan cakupan wilayah Asia, Asia Tenggara, dan seluruh Indonesia.

Era Satria dan Satelit Internet

Pada 2023, Indonesia memasuki era baru di dunia persatelitan dengan hadirnya Satelit Multifungsi Satria-1. Satelit Satria-1 adalah satelit multifungsi milik Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memperkuat akses internet nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta fasilitas publik di seluruh Indonesia.

Satria-1 merupakan satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan frekuensi Ka-Band, kapasitas transmisi hingga 150 Gbps—menjadikannya satelit terbesar di Asia dan nomor lima di dunia. Awalnya, satelit ini akan melayani 150.000 titik. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan mayoritas titik telah tersentuh internet dan kebutuhan internet yang makin tinggi pada masing-masing titik, akhirnya jumlah titik terlayani dipangkas menjadi 34.000 titik.

Meski demikian, kapasitas yang dimiliki Satria-1 jauh lebih besar walaupun seandainya 9 satelit di indonesia seluruh kapasitasnya digabungkan. Setelit Satria-1 dilengkapi teknologi pemrosesan digital terbaru dan dioperasikan dengan platform SpaceBus Neo Level 6, memberikan daya tahan operasional hingga 15 tahun. Umur satelit lebih lama dibandingkan Satelit generasi pertama Indonesia, Satelit Palapa, yang hanya 7 tahun.

Satria-1 dibangun oleh Satelit Nusantara Tiga dan dirakit Thales Alenia Space (TAS) di Prancis—memiliki lima panel surya dan tiga antena reflector khusus. Adapun nilai investasi Satelit Satria-1 tercatat sebesar US$540 juta atau sekitar Rp8 triliun, angka tersebut membengkak dari perkiraan awal US$450 juta karena berbagai kebutuhan tambahan, termasuk aspek logistik pengangkutan satelit dari Eropa ke Amerika untuk peluncuran.

Adapun nama Satria merupakan akronim dari Satelit Republik Indonesia. Sementara angka 1 awalnya menandakan satelit ini akan dibuat berseries sama seperti Satelit Palapa.

Rencana tersebut tertuang pada rencana jangka pendek dan menengah Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komdigi). Indonesia seharusnya memiliki satelit Satria-2 dengan kapasitas 300 Gbps, dan Satria-3 dengan kapasitas yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi rencana nampaknya berubah.

Keterbatasan anggaran hingga keberadaan satelit orbit rendah (LEO) Starlink yang menawarkan harga lebih murah dibandingkan satelit konvensional mengubah segalanya.

Era Starlink

Starlink secara resmi masuk dan mulai beroperasi di Indonesia pada 19 Mei 2024, ditandai dengan peluncuran layanan perdana yang diresmikan langsung oleh Elon Musk di Bali bertepatan dengan World Water Forum (WWF) ke-10. Satelit Starlink, yang dikembangkan oleh SpaceX menawarkan kelebihan utama seperti kecepatan tinggi, latensi rendah, dan jangkauan luas berkat teknologi Low Earth Orbit (LEO).

Starlink mampu memberikan kecepatan download hingga 1 Gbps dan upload hingga 20-24 Mbps, melebihi janji awal 100 Mbps, memungkinkan streaming, gaming, dan aktivitas data intensif tanpa hambatan. Selain itu latensi yang dihadirkan juga rendah sekitar 20-27 milidetik, jauh lebih cepat daripada satelit GEO seperti Satria-1 (477 milidetik), sehingga responsif untuk panggilan video dan aplikasi real-time.

Dari sisi instalasi juga terbilang mudah, proses instalasi sederhana, kurang dari 30 menit, dengan kit yang mudah disetel melalui aplikasi, tanpa perlu teknisi khusus. Namun di balik kekuatannya, keamanan dan kontrol terhadap Starlink menjadi sorotan. Pemerintah disebut akan kesulitan mengontrol layanan orbit rendah ini.

Hal ini terlihat bagaimana Starlink sempat mematikan layanannya di Indonesia. Starlink juga belum memperlihatkan komitmennya dalam berinvestasi dan - yang membuat perusahaan telekomunikasi geram -tidak ada kewajiban USO atau pembangunan infrastruktur untuk teknologi yang sama-sama menjual produk konektiivitas.

Pemerintah hingga sekarang tidak memberikan kewajiban yang sama antara Starlink dengan perusahaan telekomunikasi. Starlink beroperasi tanpa tanggung jawab investasi, membayar USO, dan komitmen lainnya meski secara layanan mirip dengan pemain telekomunikasi dan langsung menyasar pasar ritel.

Apakah Starlink Cepat?

Dalam perkembangannya, kecepatan Starlink terus meredup. Perusahaan analitik jaringan seluler internasional, Opensignal, mengungkapkan kecepatan internet Starlink di Indonesia mengalami penurunan signifikan setelah 1 tahun beroperasi. Dalam laporan terbarunya berjudul "Starlink di Indonesia—Satu Tahun Berlalu", firma riset jaringan global tersebut mencatat adanya kemacetan jaringan yang memangkas kecepatan unduh dan unggah Starlink secara tajam sejak peluncurannya pada Mei 2024.

“Kecepatan Starlink menurun drastis. Kemacetan jaringan telah memangkas kecepatan unduh Starlink hingga hampir dua pertiga, dan kecepatan unggah hingga hampir setengahnya dalam waktu 12 bulan setelah peluncuran,” tulis Opensignal dalam laporannya yang dikutip Senin (13/10/2025).

Saat pertama kali hadir di Indonesia, Starlink mencatat kecepatan unduh rata-rata 42 Mbps dan unggah 10,5 Mbps. Namun, data Opensignal menunjukkan bahwa pada pertengahan 2025, kecepatan tersebut turun menjadi 15,8 Mbps untuk unduhan dan 5,4 Mbps untuk unggahan. Skor pengalaman video juga menurun dari 58,1 menjadi 53,1.

Menurut perusahaan analisis jaringan tersebut, penurunan ini disebabkan oleh lonjakan jumlah pengguna yang memicu kemacetan jaringan. Opensignal menyebut bahkan permintaan meningkat begitu cepat hingga Starlink sempat menghentikan sementara pendaftaran baru. Ketika layanan kembali dibuka pada Juli 2025, pelanggan baru dikenai biaya lonjakan permintaan yang sangat tinggi, mulai dari US$490–US$574 atau sekitar Rp8 juta hingga Rp9,4 juta.

Meski kecepatannya menurun, Opensignal mencatat adanya sisi positif, yakni peningkatan konsistensi kualitas dari 24,2% menjadi 30,9% dalam periode yang sama.

“Meskipun lebih lambat, peningkatan Starlink dari tahun ke tahun dalam metrik ini menunjukkan latensi yang lebih rendah serta perbaikan infrastruktur,” imbuh lembaga riset tersebut.

Kesimpulan: Bagaimana komentar Anda mengenai teknologi ini? Apakah sesuai ekspektasi Anda? Sampaikan opini Anda di kolom komentar di bawah.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar