Belajar dari Kekacauan Ekonomi Sri Lanka

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Krisis Ekonomi Sri Lanka: Penyebab dan Dampak yang Mendalam

Pada tahun 2019, Sri Lanka mengalami awal dari ketidakstabilan ekonomi yang akhirnya berkembang menjadi krisis ekonomi besar pada tahun 2022. Ini adalah krisis terburuk dalam sejarah negara tersebut selama tujuh dekade terakhir. Jutaan penduduk Sri Lanka menghadapi kesulitan hidup, ketidakamanan, dan bahkan kelaparan akibat krisis yang terjadi.

Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan United Nations World Food Programme (WFP), sekitar 6,3 juta masyarakat Sri Lanka menghadapi krisis pangan yang parah pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi pertanian hingga 50% karena kurangnya impor biji-bijian, pupuk kimia, dan pestisida akibat semakin menipisnya devisa negara.

Penurunan produksi pertanian menyebabkan kelangkaan pangan dan kenaikan harga bahan pokok. Akibatnya, aktivitas komersial dan produksi di sektor pertanian terganggu. Banyak perusahaan harus memangkas jumlah pekerja untuk mengurangi biaya operasional yang tidak sebanding dengan hasil produksi.

Inflasi yang tinggi menyebabkan nilai rupee menurun drastis, sehingga harga bahan pangan melonjak tajam. Hal ini mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Penurunan aktivitas ekonomi juga berdampak pada pengangguran dan sumber penghasilan masyarakat.

Sri Lanka juga mengalami kebangkrutan dan kehabisan bahan bakar, yang menyebabkan pemadaman listrik intensif. Masyarakat harus menghadapi pemadaman listrik selama berjam-jam untuk menghemat energi. Selain itu, antrean panjang untuk mengisi bahan bakar kendaraan sering kali berlangsung hingga berhari-hari.

Pemadaman listrik dan kekurangan obat-obatan vital turut merusak sistem kesehatan negara. Banyak rumah sakit harus membatalkan jadwal operasi karena kekurangan obat. Di beberapa tempat lain, operasi rutin ditangguhkan dan tes diagnostik laboratorium dikurangi.

Faktor-faktor yang Memicu Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi Sri Lanka sering dikaitkan dengan jebakan hutang China. Meskipun premis ini tidak sepenuhnya salah, krisis yang terjadi merupakan krisis struktural yang dipicu oleh berbagai faktor, bukan hanya satu penyebab tunggal.

Awal dari kemunduran ekonomi Sri Lanka dapat ditelusuri dari kebijakan presiden pada 2019 yang mengimplementasikan pemotongan pajak sebagai upaya menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi dari 15% menjadi 8%. Namun, kebijakan ini kritis dari ekonom dan lembaga think-tank seperti Advocata Institute. Murtaza Jafferjee, kepala Advocata Institute, berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan misdiagnosis terhadap kondisi ekonomi saat itu. Rancangan kebijakan ini dinilai sebagai strategi politik untuk mendapatkan dukungan rakyat menjelang pemilu 2019.

Kebijakan ini ternyata tidak efektif dan justru memperburuk defisit fiskal. Pemotongan pajak disubsidi oleh utang negara yang terus bertambah. Selain itu, larangan penggunaan pupuk kimia menyebabkan penurunan sektor pertanian. Tujuan awal kebijakan ini adalah mendorong pertanian organik, tetapi justru menurunkan produktivitas.

Petani kesulitan beradaptasi dengan metode organik karena kurangnya pengetahuan dan ketersediaan pupuk organik. Hasil panen komoditas utama seperti beras, teh, dan rempah-rempah menurun drastis. Karena hal ini, pemerintah terpaksa mengimpor pupuk organik dari luar.

Budaya Korupsi dan Manajemen Hutang yang Buruk

Implementasi kebijakan yang buruk oleh pemerintah diperparah oleh budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah mengakar. Laporan Transparency International pada 2022 menempatkan Sri Lanka di peringkat 101 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Selain itu, perilaku nepotisme dan politik dinasti sangat kuat.

Pada masa kepresidenan Gotabaya Rajapaksa, posisi perdana menteri diisi oleh kakaknya sendiri, Mahinda Rajapaksa. Jajaran kementerian juga diisi oleh keluarga Rajapaksa, membuat dinasti politik sangat kuat. Praktik korupsi dan nepotisme ini menghambat kebijakan ekonomi pemerintah dan menghalangi reformasi struktural yang dibutuhkan.

Dampak Pandemi COVID-19

Faktor lain yang memengaruhi krisis ekonomi adalah pandemi COVID-19. Sri Lanka, yang bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan terbesar ketiga, merasakan dampaknya secara langsung. Jumlah wisatawan anjlok dari 2,3 juta pada 2019 menjadi 120 ribu pada 2020. Penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan menyebabkan penurunan hingga 73,5% dalam kunjungan wisatawan asing.

Pandemi juga mengganggu aktivitas ekspor dan impor. Sri Lanka bergantung pada ekspor komoditas pertanian, namun gangguan rantai pasok global dan penurunan permintaan dunia menyebabkan ekspor turun 15,9% pada 2020. Impor barang esensial seperti bahan bakar, obat-obatan, dan bahan makanan juga terganggu, menyebabkan kekurangan pasokan.

Manajemen Hutang yang Buruk

Akhirnya, krisis ekonomi ini tidak terlepas dari buruknya manajemen hutang yang dilakukan pemerintah. Namun, jumlah hutang luar negeri yang tinggi bukanlah penyebab utama krisis. Faktor utamanya adalah rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat. Pada 2022, rasio utang Sri Lanka terhadap PDB mencapai 114%.

Rasio ini menunjukkan bahwa beban utang negara menjadi tidak berkelanjutan dan membahayakan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan dan pemanfaatan hutang tidak dialokasikan ke sektor-sektor produktif yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Buruknya manajemen utang dan penggunaannya yang tidak tepat sasaran turut menjadi faktor signifikan dalam krisis ekonomi yang terjadi.