UE Membekukan Aset dari 31 Negara, Rusia Jadi Penyumbang Terbesar
Uni Eropa (UE) telah mengambil langkah signifikan dalam membatasi akses ke aset negara-negara yang dianggap terkait dengan konflik di Ukraina. Dalam upaya untuk mendukung Ukraina, para pemimpin UE akhirnya menyepakati pemberian pinjaman tanpa bunga senilai 106 miliar dolar AS (setara Rp1.769 triliun) setelah kesepakatan penggunaan aset Rusia yang dibekukan tidak mencapai titik temu.
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Pinjaman ini hanya akan dilunasi jika Rusia bersedia membayar reparasi perang. Nilainya cukup besar, yaitu sekitar dua pertiga dari kebutuhan pendanaan Ukraina yang diperkirakan mencapai 159 miliar dolar AS (setara Rp2.655 triliun) dalam dua tahun ke depan agar negara tersebut bisa menghindari kebangkrutan mulai April.
UE Menguasai Mayoritas Aset Rusia yang Dibekukan

UE memiliki porsi terbesar dari aset Rusia yang dibekukan, yaitu sebesar 247 miliar dolar AS (setara Rp4.123 triliun) dari total 339,3 miliar dolar AS (setara Rp5.662 triliun) yang diblokir oleh negara-negara Barat sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Belgia menjadi penyimpan terbesar dengan nilai mencapai 210 miliar dolar AS (setara Rp3.505 triliun).
Di luar Belgia, aset Rusia yang dibekukan tersebar di berbagai negara, antara lain:
- Jepang: 32,8 miliar dolar AS (setara Rp547 triliun)
- Inggris: 31,6 miliar dolar AS (setara Rp527 triliun)
- Prancis: 22,3 miliar dolar AS (setara Rp372 triliun)
- Kanada: 17,7 miliar dolar AS (setara Rp295 triliun)
- Luksemburg: 11,7 miliar dolar AS (setara Rp195 triliun)
- Swiss: 7,3 miliar dolar AS (setara Rp122 triliun)
- Amerika Serikat (AS): 5 miliar dolar AS (setara Rp83 triliun)
Pembekuan Aset UE Menyasar Berbagai Negara

Selain Rusia, kebijakan pembekuan aset oleh UE umumnya menargetkan pejabat pemerintah, oligarki, atau perusahaan milik negara tertentu dari berbagai kawasan. Langkah tersebut sering kali merujuk pada sanksi yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun keputusan langsung dari UE.
Contohnya, UE memberlakukan pembekuan aset terhadap Venezuela sejak 2017 karena runtuhnya demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah Presiden Nicolas Maduro. Kebijakan ini baru saja diperpanjang hingga Januari 2027.
Di sisi lain, UE juga mulai membekukan aset dan membatasi keuangan Suriah sejak 2013 sebagai bentuk protes atas pelanggaran hak asasi manusia pada era Bashar al-Assad. Pembatasan tersebut diperluas pada 2014 untuk menyasar pendukung rezim serta produksi senjata kimia. Setelah pemerintah tumbang pada Desember 2024, sebagian sanksi ditangguhkan guna mendukung transisi politik. Namun, pembekuan tetap diberlakukan terhadap rezim Assad dan perdagangan narkoba.
Penolakan Negara Anggota Mewarnai Kesepakatan Pinjaman UE

Beberapa negara anggota UE menolak kesepakatan pinjaman ini. Hongaria, Slovakia, dan Republik Ceko mendapatkan pengecualian. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menolak mendukung langkah tersebut dan menyebutnya bodoh. Ia menilai bahwa Uni Eropa ingin mengambil uang dari salah satu pihak yang berperang lalu memberikannya kepada pihak lain.
Sementara itu, PM Belgia Bart De Wever menolak menyetujui rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan tanpa jaminan kuat bahwa Belgia akan aman dari gugatan hukum Rusia. Kekhawatiran muncul karena Belgia, sebagai lokasi penyimpanan sebagian besar dana di Euroclear, berpotensi menanggung beban utang miliaran dolar AS jika Moskow memenangkan gugatan terhadap lembaga tersebut.
Menurut laporan BBC, setelah negosiasi hampir 17 jam, De Wever menyebut kesepakatan pinjaman ini sebagai kemenangan bagi Ukraina, stabilitas keuangan, dan UE. Ia menegaskan para pemimpin berhasil menghindari kekacauan serta perpecahan. Rencana awal sebenarnya mengusulkan peminjaman dana dari Euroclear untuk menyalurkan pinjaman 106 miliar dolar AS (setara Rp1.769 triliun) kepada Ukraina dengan syarat pengembalian hanya berlaku jika Rusia membayar reparasi perang, yang kebutuhan rekonstruksinya diperkirakan mencapai 524 miliar dolar AS (setara Rp8.745 triliun). Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan menyusul kekhawatiran Belgia serta penolakan keras dari Hongaria dan Slovakia.
Komentar
Kirim Komentar