Dana Syariah Indonesia Hanya Mampu Bayar Rp 450 M dari Rp 1,47 T

Dana Syariah Indonesia: Proses Pembayaran Kepada Lender dan Tantangan yang Dihadapi

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Dana Syariah Indonesia (DSI) mengungkapkan bahwa saat ini hanya mampu membayar para lender atau pemberi pinjaman sebesar Rp 450 miliar dari total kewajiban sebesar Rp 1,47 triliun. Hal ini disampaikan dalam sebuah surat yang diterima oleh Paguyuban Lender DSI dari perusahaan tersebut. Surat tersebut menyatakan bahwa jumlah dana yang telah dikembalikan mencapai Rp 2,99 triliun dari total dana yang terkumpul sebesar Rp 4,46 triliun.

Jumlah lender aktif yang tercatat sebanyak 14.097 orang. Meski demikian, hingga saat ini belum ada respons resmi dari pihak Dana Syariah Indonesia terkait isi surat tersebut.

Tantangan Operasional yang Menghambat Pembayaran

Salah satu alasan utama Dana Syariah Indonesia hanya mampu membayar sebesar Rp 450 miliar adalah adanya pemblokiran beberapa rekening perusahaan, termasuk rekening escrow dan operasional, oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 16 Desember lalu. Nilai dana yang terblokir mencapai Rp 2,65 miliar.

Pemblokiran rekening ini secara langsung memengaruhi operasional perusahaan, antara lain: * Penerimaan pembayaran dari peminjam atau borrower * Penyaluran dana kepada lender * Pembiayaan kewajiban operasional perusahaan

Dana Syariah Indonesia telah mengajukan permohonan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperoleh fasilitasi serta dukungan pembukaan blokir rekening agar dapat tetap menjalankan kewajibannya.

Sumber Dana yang Digunakan untuk Membayar Lender

Dana yang digunakan untuk membayar lender berasal dari berbagai sumber, di antaranya: * Pelunasan kewajiban borrower yang berkinerja lancar * Penjualan jaminan/agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wanprestasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku * Aset milik Dana Syariah Indonesia yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan * Aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi

Nilai Rp 450 miliar ini merupakan estimasi sementara yang masih bergantung pada proses hukum, proses penjualan, serta perkembangan kondisi eksternal lainnya. Tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan dalam pelaksanaan.

Dana yang berhasil dihimpun dari sumber-sumber tersebut akan dialokasikan untuk penyelesaian kewajiban kepada para lender secara bertahap dan proporsional (pro-rata), dengan tetap memperhatikan peraturan, hasil persetujuan para lender melalui forum Rapat Umum Pemberi Dana alias RUPD, dan prinsip kehati-hatian serta perlindungan konsumen.

Untuk menjamin ketepatan penyaluran dana, Dana Syariah Indonesia akan melaksanakan re-verifikasi alias verifikasi ulang terhadap data para lender yang pelaksanaannya akan diinformasikan melalui saluran resmi. Pelaksanaan seluruh tahapan tetap berada di bawah pengawasan OJK.

Permintaan dari Paguyuban Lender

Menanggapi isi surat tersebut, Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia meminta DSI memerinci aset dan sumber dana Rp 450 miliar, termasuk status terkini legalitas dan jenis ikatan agunan. Selain itu, mereka juga meminta informasi tentang target realisasi pelunasan atau penjualan aset, serta daftar peminjam kategori lancar, dalam proses, dan berpotensi gagal.

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia juga meminta penjelasan mengenai maksud dari kalimat “aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi”. Mereka meminta penjelasan tertulis yang meliputi identitas dan jenis aset, dasar kepemilikan dan penguasaan, status proses hukum dan pihak terlibat, estimasi waktu penyelesaian, risiko hukum dan hambatan operasional.

Selain itu, Paguyuban Lender juga meminta PT Dana Syariah Indonesia menyampaikan timeline rinci realisasi eksekusi sumber dana Rp 450 miliar, termasuk jadwal likuidasi aset per kelompok, target pemasukan dana per kuartal, mekanisme distribusi dana kepada lender secara pro-rata, estimasi pencairan pertama, skema prioritas pengembalian berdasarkan RUPD.

“Kami menekankan agar penyaluran dana dapat dilaksanakan segera setelah hasil RUPD disepakati dan merupakan keputusan yang sah, sehingga tidak terdapat jeda yang tidak perlu yang berpotensi menambah beban dan ketidakpastian bagi lender,” kata Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia.