Indonesia membutuhkan persetujuan seluruh negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk bergabung, termasuk Israel. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam diplomasi Indonesia, terutama terkait hubungan dengan Palestina dan posisi politik luar negeri. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai bahwa proses aksesi ini akan menguji keberanian dan kecerdasan diplomatik pemerintah.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
“Kuncinya terletak pada keberanian menarik garis merah yang jelas dan kecerdasan diplomasi dalam mengelola tekanan,” ujar Syafruddin kepada Tempo, dikutip Senin, 15 Desember 2025. Ia menjelaskan bahwa mekanisme konsensus OECD memberikan kekuatan politik bagi setiap negara anggota, termasuk Israel. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki strategi yang terukur agar proses aksesi tidak berubah menjadi arena barter prinsip.
Menurut Syafruddin, jika pemerintah bersikap reaktif dan tertutup, publik bisa menangkap kesan bahwa Indonesia “meminta restu” dari negara yang dituduh melanggar hukum internasional. Hal ini, kata dia, berpotensi mengikis martabat serta konsistensi politik luar negeri Indonesia.
Di sisi lain, Syafruddin berpendapat bahwa Indonesia bisa membalikkan keadaan dengan membangun dukungan kuat dari mayoritas anggota OECD lain. Dengan demikian, biaya politik bagi Israel apabila memveto menjadi sangat tinggi. “Dalam skenario ini, posisi Indonesia bergeser dari pihak yang bergantung pada satu negara menjadi aktor yang mampu menggunakan dukungan kolektif untuk menjaga komitmen terhadap Palestina sekaligus mengamankan keanggotaan di OECD,” ucap Syafruddin.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sikap Indonesia terhadap peluang normalisasi hubungan dengan Israel masih sama seperti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2025. Pada pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengakui sebagai negara jika Israel menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
“Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB, dan saya pikir itu sudah jelas bahwa apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia,” ucap Airlangga kepada wartawan saat konferensi pers di kantornya, Kamis, 11 Desember 2025.
Adapun saat ini aksesi Indonesia sudah masuk ke periode tinjauan teknis. Tiga sektor yang ditinjau dan diverifikasi adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Komentar
Kirim Komentar