Kilas Mata Sektor Pertambangan dan Listrik 2025: Tambang Ormas hingga RUPTL

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Peristiwa Signifikan di Sektor Minerba dan Kelistrikan Tahun 2025

Di sepanjang tahun 2025, sektor mineral dan batu bara (minerba) serta kelistrikan mengalami berbagai peristiwa penting yang menarik perhatian publik. Beberapa kejadian yang mewarnai dua sektor tersebut antara lain adalah terbitnya revisi UU minerba hingga insiden longsor di tambang PT Freeport Indonesia yang menyebabkan 7 nyawa pekerja.

Berikut beberapa peristiwa utama yang terjadi di sektor minerba dan kelistrikan sepanjang tahun 2025:

1. Ormas dan Universitas Dapat Kelola Tambang

Awal tahun 2025 ditandai dengan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan ini kemudian diterbitkan sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dalam rapat paripurna pada Selasa (18/2).

Kepala Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa tujuan dari revisi ini adalah untuk mewujudkan swasembada energi sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. "Intinya RUU tersebut berkaitan dengan program hilirisasi juga penerimaan manfaat secara merata untuk kalangan masyarakat, agar betul-betul tercapai swasembada energi di Indonesia," ujar Bob saat dihubungi.

Revisi UU ini memperluas pihak yang dapat mengelola tambang. Negara kini memberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang mineral dan batu bara dengan cara lelang atau prioritas.

UU Minerba juga mengatur hak kampus atau universitas sebagai penerima manfaat tambang dan tidak berstatus sebagai pengelola tambang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kini dapat mengelola WIUP di luar lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

2. Penerbitan RUPTL 2025-2034

Pemerintah tahun ini juga menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk PT PLN (Persero) 2025-2034. Berdasarkan paparan ESDM, RUPTL terbaru menargetkan penambahan pembangkit listrik naik menjadi 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034.

Dari jumlah tersebut, 76% kapasitas pembangkit berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan storage. Komposisi dalam RUPTL terbagi menjadi 42,6 GW untuk pembangkit EBT (61%) dan 10,3 GW untuk storage (15%), serta pembangkit fosil 16,6 GW (24%).

ESDM merincikan lebih lanjut, porsi pembangkit EBT ini terdiri atas beberapa jenis sumber energi. Mulai dari sumber energi surya 17,1 GW, air 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan nuklir 0,5 GW. Sementara itu, porsi pembangkit storage 10,3 GW terdiri atas dua jenis sumber energi, yakni baterai 6 GW dan PLTA Pumped Storage 4,3 GW.

3. Viral Tambang Nikel di Raja Ampat

Pada pertengahan tahun, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan atau IUP nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM). Pencabutan IUP ini disebabkan oleh pelanggaran lingkungan, perlindungan kawasan geopark, serta masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, pemerintah menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk yang juga menambang nikel di kawasan Raja Ampat. “Kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status IUP PT Gag sementara kami hentikan operasinya,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Kamis (5/6).

Tiga bulan berselang, PT Gag Nickel kembali beroperasi pada September 2025. “Gag Nickel diizinkan beroperasi untuk melakukan audit lingkungan, yang harus dilakukan ketika (operasional tambang) dalam kondisi berjalan,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/9).

4. Longsor di Tambang Freeport

Menuju penghujung 2025, terjadi longsor berupa 800 ribu ton aliran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Insiden yang terjadi pada Senin (8/9) pukul 22.00 WIT menutup akses ke area tertentu di tambang, membatasi rute evakuasi untuk tujuh pekerja.

Tujuh pekerja tersebut kemudian ditemukan meninggal dunia setelah 27 hari insiden ini terjadi. Penemuan korban ini menandai proses penyelamatan pun telah selesai. “Dengan rasa duka yang mendalam, saya sampaikan mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kelima rekan tersebut telah teridentifikasi oleh pihak kepolisian dan tim medis,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan video resminya.

Freeport McMoran (FCX), induk perusahaan PTFI memprediksi tambang bawah tanah, GBC baru bisa beroperasi kembali pada 2027. PTFI saat ini sedang mengevaluasi dampak insiden ini terhadap rencana produksi masa depan.