Lombok Timur Darurat Stunting

Stunting di Nusa Tenggara Barat: Dua Daerah Masih Berada dalam Zona Merah

Di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Timur (Lotim), masalah stunting masih menjadi perhatian serius. Kedua daerah ini masih berada dalam zona merah karena tingkat prevalensinya masih di atas 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah tersebut.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

“Dari peta kerawanan, ada kabupaten yang masuk kategori merah, kuning, dan hijau. Yang merah adalah di atas 30 persen. Saat ini, yang masih merah adalah KLU dan Lotim,” jelas Fikri, seorang ahli di bidang kesehatan masyarakat, pada hari Kamis (6/11/2025).

Namun, tidak semua daerah mengalami situasi yang sama. Beberapa kabupaten seperti Sumbawa Barat dan Dompu telah mencatat keberhasilan yang menggembirakan. Keduanya berhasil masuk ke dalam zona hijau setelah menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus stunting. Ini terjadi berkat intervensi yang terarah dan konsisten.

Sementara itu, enam kabupaten/kota lainnya, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, Sumbawa, Kota Bima, dan Kabupaten Bima, masih berada dalam zona kuning. Artinya, meskipun tingkat stunting sudah lebih rendah dibandingkan zona merah, tetapi intervensi masih perlu diperkuat agar tidak kembali memburuk.

Strategi Penanganan Stunting yang Berkembang

Fikri menjelaskan bahwa strategi penanganan stunting kini tidak hanya fokus pada pemulihan anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga pada pencegahan munculnya kasus baru. “Karena jika anak sudah stunting, upaya intervensinya jauh lebih besar dan hasilnya tidak optimal. Jadi yang utama adalah jangan sampai muncul stunting baru,” tegasnya.

Ada dua bentuk intervensi utama yang digunakan dalam penanganan stunting. Pertama, intervensi spesifik yang menyasar sektor kesehatan. Contohnya adalah pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, pemantauan kesehatan ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan bagi balita.

Kedua, intervensi sensitif yang melibatkan sektor pendidikan, ekonomi, sanitasi, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Fikri menekankan bahwa kontribusi terbesar dalam penanganan stunting justru berasal dari intervensi sensitif ini.

Kolaborasi Pentahelix dan Program Bantuan Telur

Pola kolaborasi pentahelix yang diterapkan Sumbawa Barat menjadi contoh nyata bahwa penanganan stunting butuh sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas masyarakat.

Selain itu, Pemprov NTB juga menjalankan program bantuan telur untuk memenuhi kebutuhan protein hewani pada anak-anak. Program ini diintegrasikan dengan Desa Berdaya yang menyasar 32 desa dengan kemiskinan ekstrem, sehingga intervensi gizi dan sosial bisa berjalan secara bersamaan.

Tantangan di Lapangan

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan di lapangan ternyata masih berat. Fikri menyebut pola makan dan pola asuh sebagai penyebab utama stunting yang masih terjadi. “Masih banyak anak diasuh bukan oleh orang tuanya langsung karena ibunya bekerja ke luar negeri. Ada juga pola makan yang kurang tepat, bahkan anak hanya diberi nasi dan garam,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan bahwa kemudahan akses informasi belum sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat. “Hampir semua orang sekarang tahu soal stunting. Tapi tahu saja tidak cukup, yang sulit adalah menjadikan pengetahuan itu menjadi tindakan yang benar,” katanya.

Sistem Pendataan yang Lebih Akurat

Untuk memastikan sasaran yang lebih tepat, Pemprov NTB memperkuat sistem pendataan melalui e-PPGBM. Sistem ini memantau kondisi pertumbuhan anak secara real time, dengan data yang dikumpulkan berdasarkan nama dan alamat. “Data ini menjadi dasar petugas gizi agar intervensinya tepat dan tidak salah sasaran,” jelas Fikri.

Meskipun upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil positif, Fikri menyebut tahun 2026 akan menjadi penentu karena target nasional tengah menunggu pencapaian NTB. Karena itu, pihaknya meminta agar langkah-langkah penanganan yang sedang berjalan tetap konsisten dan diperkuat kolaborasinya. “Kolaborasi lintas sektor harus lebih kuat, konsisten, dan berkelanjutan,” tutup Fikri.