Pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses perundingan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) masih berlangsung. Hal ini disampaikan di tengah munculnya kabar yang menyebutkan bahwa kesepakatan tarif perdagangan antara kedua negara terancam batal.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
"Perundingan dagang antara Indonesia dan AS masih dalam proses," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto kepada media, Rabu (10/12). Ia menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kendala spesifik dalam proses perundingan tersebut. Menurut Haryo, dinamika yang terjadi selama perundingan adalah hal yang wajar.
Kemenko Perekonomian tetap berharap dapat mencapai hasil yang positif dari perundingan tarif perdagangan ini. "Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak," tambahnya.
Kesepakatan RI-AS Terancam Batal
Kesepakatan perjanjian tarif perdagangan sebesar 19% untuk barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS) kini terancam batal. Seorang pejabat AS memberikan informasi bahwa Indonesia mulai menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya disepakati pada Juli lalu.
“Mereka menarik diri dari apa yang sudah kami sepakati pada Juli,” kata pejabat yang berbicara dengan syarat anonim, sebagaimana diberitakan oleh Reuters pada Selasa (9/12).
Namun, pejabat tersebut tidak merinci komitmen spesifik yang kini dipersoalkan oleh Indonesia. Padahal, Pemerintah AS melalui Joint Statement di laman The White House pada 22 Juli lalu mengumumkan penurunan tarif perdagangan bagi barang asal Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat.
Dalam pernyataan itu, Washington menetapkan tarif turun dari 32% menjadi 19%. Keputusan ini muncul sebagai imbalan atas kesediaan Indonesia menghapus tarif lebih dari 99% barang asal Amerika Serikat serta mencabut seluruh hambatan non-tarif yang sebelumnya membatasi aktivitas perusahaan-perusahaan AS di Indonesia.
Lebih jauh, pejabat AS menilai perubahan yang diajukan Jakarta berpotensi menghasilkan perjanjian yang lebih merugikan Amerika Serikat dibandingkan kesepakatan dagang terbaru Washington dengan Malaysia dan Kamboja.
Pernyataan tersebut sekaligus menguatkan laporan Financial Times yang terbit lebih awal pada Selasa. Financial Times melaporkan para pejabat AS menilai Indonesia mundur dari kesepakatan untuk menghapus hambatan non-tarif terhadap ekspor industri dan pertanian Amerika Serikat. Mereka juga menilai Jakarta menarik diri dari kesediaannya untuk mengambil langkah dalam isu perdagangan digital.
Adapun USTR belum memberikan komentar atas kabar ini. Perkembangan ini menunjukkan bahwa situasi perundingan dagang antara Indonesia dan AS semakin memburuk, sehingga potensi kerugian ekonomi bagi kedua belah pihak semakin besar.
Tantangan dan Dampak yang Muncul
Perubahan sikap Indonesia dalam perundingan dagang ini menimbulkan beberapa tantangan. Pertama, penurunan tarif yang sebelumnya dijanjikan oleh AS bisa saja tidak tercapai, sehingga akan berdampak pada harga barang yang masuk ke pasar Indonesia. Kedua, kebijakan yang diambil oleh Jakarta bisa memengaruhi hubungan bilateral antara dua negara, terutama dalam konteks kerja sama ekonomi dan investasi.
Selain itu, penghapusan hambatan non-tarif yang sebelumnya dijanjikan oleh Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan perundingan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar kesepakatan dagang akan terganggu, bahkan bisa dibatalkan.
Terkait isu perdagangan digital, Indonesia harus segera mengambil langkah tegas agar tidak mengganggu proses perundingan. Karena, isu ini sangat penting dalam era digital saat ini, terutama untuk sektor teknologi dan layanan online.
Langkah yang Harus Diambil
Untuk menghindari konflik yang lebih besar, pemerintah Indonesia perlu segera melakukan dialog intensif dengan pihak AS. Dengan demikian, semua pihak dapat memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait agar tidak ada ketidakjelasan dalam proses perundingan. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan kesepakatan dagang dapat segera diselesaikan tanpa adanya gangguan serius.
Proses perundingan dagang ini sangat penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berkomitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.
Komentar
Kirim Komentar