Realisasi APBN di NTT Tahun 2025 Menunjukkan Kinerja Solid
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kinerja yang solid. Hingga akhir Desember 2025, realisasi APBN di wilayah ini tercatat mencapai 93,47 persen atau setara dengan Rp 31,95 triliun. Capaian ini menegaskan peran belanja negara sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Capaian tersebut dipaparkan dalam konferensi pers update realisasi APBN yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT yang berada di Jalan Frans Seda, Kota Kupang, pada Rabu (31/12/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan bersama jajaran, serta diikuti sejumlah awak media.
Konferensi pers berlangsung informatif dengan paparan materi yang ditampilkan melalui layar presentasi, sehingga memudahkan media memahami detail kinerja fiskal pemerintah pusat di NTT sepanjang tahun anggaran 2025.
Meski secara tahunan masih mengalami kontraksi 14,28 persen (year on year/yoy), Kanwil DJPb NTT menilai realisasi APBN 2025 tetap menunjukkan daya tahan fiskal yang kuat, terutama dari sisi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di NTT
Hingga 30 Desember 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di NTT tercatat sebesar Rp9,209 triliun dari total pagu Rp10,238 triliun, atau setara 89,95 persen. Masih terdapat sisa pagu sekitar Rp1,02 triliun yang belum terserap.
Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat di NTT terdiri dari:
- Belanja Pegawai: Rp4,163 triliun (99,73 persen)
- Belanja Barang: Rp3,589 triliun (83,88 persen)
- Belanja Modal: Rp1,429 triliun (81,35 persen)
- Belanja Bantuan Sosial: Rp26,93 miliar (97,78 persen)
Dari sisi wilayah kerja, KPPN Larantuka mencatat realisasi tertinggi sebesar 95,18 persen, disusul KPPN Ende sebesar 91,24 persen dan KPPN Waingapu sebesar 91,20 persen.
Kanwil DJPb NTT memproyeksikan realisasi akhir Belanja Pemerintah Pusat tahun 2025 mencapai 91,11 persen, sedikit lebih rendah dari proyeksi awal. Penurunan proyeksi ini dipengaruhi oleh adanya penambahan pagu BPP sebesar 3,64 persen atau sekitar Rp359,42 miliar, dari pagu awal Rp9,88 triliun menjadi Rp10,24 triliun.
Alokasi Belanja Pengendalian Inflasi
Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan menjelaskan bahwa untuk menjaga stabilitas harga di daerah, pemerintah mengalokasikan belanja pengendalian inflasi sebesar Rp787,31 miliar di NTT pada 2025. Hingga 30 Desember 2025, realisasinya telah mencapai Rp769,49 miliar atau 97,74 persen.
"Alokasi terbesar berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan pagu Rp564,35 miliar dan realisasi Rp 553,64 miliar. Berdasarkan jenis intervensi, realisasi terbesar diarahkan pada ketersediaan pasokan, yakni sebesar Rp 542,36 miliar," ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (31/12).
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Selain belanja pemerintah pusat, transfer ke Daerah dan dana desa (TKD) juga menjadi penopang utama fiskal NTT. Hingga Desember 2025, realisasi TKD tercatat sebesar Rp22,86 triliun, dengan rincian:
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp14,74 triliun (96,30 persen)
- DAK Fisik: Rp892,48 miliar (95,29 persen)
- DAK Non Fisik: Rp4,48 triliun (97,81 persen)
- Dana Desa: Rp2,31 triliun (85,69 persen)
- Insentif Fiskal: Rp239,23 miliar (100 persen)
Meski realisasi dana desa tergolong tinggi, penyalurannya masih mengalami kontraksi 18,66 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyaluran KUR dan UMi
Di sektor pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTT hingga 30 Desember 2025 mencapai Rp2,75 triliun atau 94,5 persen dari target Rp2,91 triliun. Menariknya, jumlah debitur justru melampaui target hingga 132,24 persen.
Sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran KUR dengan porsi 52,58 persen, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 21,69 persen.
Sementara itu, penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp354,68 miliar, tumbuh 12 persen (yoy) dengan jumlah debitur mencapai 59.187 orang.
Penyalur terbesar berasal dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang didominasi skema kelompok.
Kesimpulan
Capaian ini menunjukkan peran APBN yang tetap strategis dalam menjaga daya beli, stabilitas harga, serta mendorong penguatan UMKM dan ekonomi masyarakat di NTT sepanjang 2025.
Komentar
Kirim Komentar