.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Perubahan Kebijakan Biaya untuk Warga Asing di Jepang
Pemerintah Jepang sedang mempersiapkan sejumlah perubahan besar terkait kebijakan biaya yang dikenakan kepada warga negara asing. Langkah ini mencakup kenaikan pajak keberangkatan di bandara, penyesuaian biaya visa, serta penerapan sistem pra-penyaringan baru. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa memberatkan rakyat Jepang sendiri.
Salah satu poin utama dalam rencana ini adalah peningkatan pajak keberangkatan (departure tax) yang dikenakan kepada wisatawan internasional. Saat ini, setiap penumpang internasional di Jepang dikenakan pajak sebesar 1.000 yen atau sekitar Rp112 ribu. Pemerintah berencana menyesuaikan tarif tersebut agar sesuai dengan standar internasional, seperti di Amerika Serikat yang mencapai 3.300 yen (sekitar Rp372 ribu). Rencana kenaikan pajak keberangkatan ini ditargetkan berlaku mulai tahun fiskal 2026.
Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan biaya visa. Menurut data yang dirujuk, biaya visa Jepang belum pernah berubah sejak 1978, masih berada di kisaran 3.000 yen (sekitar Rp338 ribu), jauh di bawah tarif negara-negara Barat yang mencapai 16.000 yen (sekitar Rp1,8 juta) hingga 28.000 yen (sekitar Rp3,16 juta). Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menambah beban fiskal masyarakat Jepang.
Pemerintah Jepang juga merencanakan penerapan sistem pra-penyaringan baru melalui Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA). Sistem ini akan mulai berlaku pada tahun fiskal 2028 dan diperkirakan akan menambah biaya baru bagi para pengunjung asing.
Tujuan dan Dampak Kebijakan Baru
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mendukung kebijakan sosial yang lebih luas. Salah satunya adalah perluasan biaya sekolah menengah atas gratis dan penghapusan pajak bensin sementara. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban finansial bagi masyarakat Jepang.
Menurut perkiraan, kebijakan baru ini bisa menghasilkan pemasukan hingga 300 miliar yen (sekitar Rp33 ribu triliun) per tahun. Angka ini sangat signifikan dan dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial dan infrastruktur.
Meski dianggap sebagai langkah yang wajar, sejumlah pakar memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Mereka khawatir bahwa kenaikan biaya yang terlalu besar bisa menghambat pertukaran internasional dan arus wisatawan asing yang berkontribusi besar terhadap ekonomi Jepang.
Perspektif Ahli
Profesor Keuangan Publik Universitas Meiji, Hideaki Tanaka, menegaskan bahwa kenaikan biaya sebaiknya tidak sampai menghambat pertukaran internasional. Ia menilai bahwa wisatawan asing memiliki peran penting dalam perekonomian Jepang, terutama dalam sektor pariwisata dan perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi daya tarik Jepang sebagai tujuan wisata.
Dengan demikian, meskipun ada rencana penyesuaian biaya yang signifikan, pemerintah Jepang harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri pariwisata dan hubungan internasional. Keseimbangan antara pendapatan negara dan kepentingan ekonomi nasional menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Komentar
Kirim Komentar