.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI (Purn) H. M. Soeharto. Penganugerahan ini dilakukan dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11). Keputusan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih, membacakan keputusan tersebut dengan menyebutkan bahwa almarhum H. Jenderal Besar TNI M. Soeharto merupakan tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Gelar pahlawan nasional ini diterima oleh ahli warisnya, yaitu Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut Soeharto) dan Bambang Trihatmodjo. Selain itu, hadir juga dalam acara tersebut Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) serta Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo (Didit Hediprasetyo).
Upacara penganugerahan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025. Setiap tahunnya, peringatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November sebagai bentuk penghargaan negara terhadap para tokoh yang berjasa besar bagi bangsa dan negara.
Meski penganugerahan gelar ini telah disematkan, tetap saja mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa kalangan menilai bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak layak, mengingat rekam jejak masa Orde Baru yang penuh dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, pihak yang mendukung tetap memandang bahwa kontribusi Soeharto dalam pembangunan dan stabilitas negara sangat signifikan.
Kontroversi di Balik Penganugerahan
Penghargaan ini memicu debat publik yang cukup hangat. Bagi sebagian orang, Soeharto adalah tokoh yang berhasil membawa Indonesia ke arah kemajuan ekonomi dan politik. Namun, bagi kelompok lain, masa kepemimpinannya penuh dengan penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini membuat penganugerahan gelar pahlawan nasional menjadi sebuah isu yang sangat sensitif.
Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki jasa luar biasa tanpa adanya kontroversi. Mereka menilai bahwa pemberian gelar ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintah dalam memilih tokoh-tokoh yang layak mendapatkan penghargaan.
Proses Penganugerahan
Proses penganugerahan gelar pahlawan nasional melibatkan beberapa tahapan. Pertama, calon-calon penerima gelar diajukan oleh lembaga terkait, seperti Komnas HAM atau Kementerian Sekretariat Negara. Setelah itu, calon tersebut akan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
Setelah proses evaluasi selesai, keputusan akhir dikeluarkan oleh Presiden. Dalam kasus Soeharto, keputusan ini ditetapkan sesuai dengan Keppres Nomor 116 TK Tahun 2025. Meskipun ada pro dan kontra, keputusan ini tetap dijalankan sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa-jasa yang telah diberikan oleh almarhum.
Masa Depan Gelar Pahlawan Nasional
Penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto menunjukkan bahwa negara masih memperhatikan peran-peran penting yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh sejarah. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang standar dan kriteria yang digunakan dalam pemberian gelar tersebut.
Masa depan dari program penganugerahan gelar pahlawan nasional akan bergantung pada bagaimana pemerintah dapat menjaga objektivitas dan transparansi dalam pemilihan tokoh-tokoh yang layak mendapatkan penghargaan. Dengan demikian, gelar pahlawan nasional tetap menjadi simbol penghargaan yang bermakna dan tidak hanya sekadar formalitas belaka.
Komentar
Kirim Komentar