Thailand Ancam Larang Ekspor BBM ke Kamboja Saat Konflik Meningkat

Kabar pemerintahan kembali mencuat. Mengenai Thailand Ancam Larang Ekspor BBM ke Kamboja Saat Konflik Meningkat, publik menunggu dampak dan realisasinya. Simak laporannya.

Perkembangan Terbaru dalam Konflik Thailand-Kamboja

Militer Thailand sedang mempertimbangkan tindakan pemblokiran ekspor bahan bakar ke Kamboja. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap eskalasi pertempuran perbatasan yang kini menyebar hingga wilayah pesisir. Keputusan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim bahwa kedua negara telah sepakat untuk menerapkan gencatan senjata baru. Namun, konflik antara dua negara Asia Tenggara ini tetap berlangsung dan telah menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga sipil di kedua sisi perbatasan.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Pertimbangan Blokade Bahan Bakar oleh Militer Thailand

Militer Thailand sedang membahas kemungkinan pemblokiran ekspor bahan bakar ke Kamboja. Hal ini mencakup instruksi bagi angkatan laut untuk mewaspadai kapal-kapal pengangkut pasokan strategis serta penetapan zona maritim dekat pelabuhan Kamboja sebagai area berisiko tinggi. Kementerian Energi Thailand mengonfirmasi bahwa ekspor minyak telah dihentikan sejak Juni 2025, meskipun pada tahun sebelumnya, Thailand mengekspor sebanyak 2,2 miliar liter bahan bakar ke negara tetangga tersebut. Selain itu, Thailand menerapkan jam malam di Provinsi Trat tenggara akibat pertempuran yang melintasi perbatasan sepanjang 817 kilometer.

Korban dan Pengungsian Massal Akibat Bentrokan Berkepanjangan

Bentrokan antara Thailand dan Kamboja telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Setidaknya 16 tentara dan 10 warga sipil tewas serta ratusan orang luka-luka sejak bentrokan terbaru meletus minggu lalu. Menurut otoritas Thailand, sebanyak 258.626 warga sipil mengungsi. Sementara itu, Kamboja melaporkan 11 orang tewas, 74 luka, serta 394.706 pengungsi akibat konflik tersebut. Pasukan Thailand pada Sabtu (13/12/2025) menghancurkan jembatan yang dimanfaatkan Kamboja untuk mengangkut senjata berat serta sasaran artileri di Provinsi pesisir Koh Kong.

“Secara keseluruhan, bentrokan telah terjadi secara terus-menerus sejak Kamboja kembali menegaskan kesediaannya untuk gencatan senjata,” kata Laksamana Muda Surasant Kongsiri, juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, dilansir dari The Japan Times. Kamboja menuduh Thailand menyerang infrastruktur sipil menggunakan jet tempur dan tembakan artileri, meskipun Thailand menegaskan hanya menargetkan posisi militer.

Respons Terhadap Pengumuman Gencatan Senjata Trump

Presiden Donald Trump, yang memediasi gencatan senjata pada Oktober 2025, menyatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri sementara Thailand, Anutin Charnvirakul, serta Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, pada Jum’at (12/12/2025). Ia mengklaim keduanya sepakat menghentikan tembakan di perbatasan. Juru bicara Gedung Putih menyatakan Trump berharap semua pihak mematuhi komitmen tersebut guna menghentikan pembunuhan serta mencapai perdamaian abadi. Thailand menyatakan keterbukaan terhadap solusi diplomatik untuk menyelesaikan konflik.

“Kamboja harus menghentikan permusuhan terlebih dahulu sebelum kita dapat bernegosiasi,” ujar Laksamana Muda Surasant Kongsiri, dilansir dari The Straits Times.

Pembelian Rudal Israel oleh Thailand di Tengah Konflik dengan Kamboja

Di tengah ketegangan yang terus berlangsung, Thailand dikabarkan membeli rudal Israel. Tindakan ini menjadi perhatian internasional, karena dikhawatirkan akan memperburuk situasi di kawasan. Sejumlah analis percaya bahwa pembelian senjata ini merupakan bagian dari strategi militer negara tersebut untuk memperkuat posisinya dalam konflik dengan Kamboja.

Klaim Trump tentang Kesepakatan Damai

Trump mengklaim bahwa Thailand dan Kamboja siap berdamai, namun konflik masih berlanjut. Meski demikian, klaim ini tidak diikuti oleh tindakan nyata dari kedua belah pihak, sehingga membuat situasi tetap rentan terhadap eskalasi lebih lanjut.

Dampak pada Warga Sipil

Konflik yang berkepanjangan telah mengakibatkan sekitar 500 ribu warga mengungsi. Kondisi ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari perselisihan antara dua negara tersebut. Pemulihan kondisi di daerah perbatasan akan membutuhkan upaya bersama dan komitmen kuat dari kedua pihak.

Kesimpulan: Mari kita kawal terus perkembangan isu ini. Suarakan aspirasi Anda dengan bijak di kolom komentar.