.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Strategi Tiongkok Mengadopsi Kebijakan Dagang AS
Tiongkok kini mengambil langkah yang menunjukkan adanya pergeseran dalam kebijakan perdagangan global. Dalam respons terhadap tekanan dari Amerika Serikat (AS), Beijing menerapkan aturan ekspor yang mirip dengan instrumen hukum yang sering digunakan oleh Washington. Langkah ini menandai bahwa persaingan antara dua ekonomi terbesar dunia telah memasuki babak baru yang lebih sistematis.
Salah satu aspek utama dari kebijakan ini adalah pengendalian ekspor atas unsur tanah jarang, bahan penting bagi industri teknologi global. Untuk pertama kalinya, Tiongkok mewajibkan perusahaan asing untuk memperoleh izin pemerintah sebelum mengekspor produk yang mengandung material dari Tiongkok atau menggunakan teknologi lokal.
Pengaruh Aturan Ekspor Terhadap Rantai Pasok
Kebijakan tersebut memerlukan perusahaan asing untuk meminta izin ekspor dari Beijing jika produk mereka mengandung material tanah jarang atau teknologi Tiongkok. Contohnya, produsen ponsel di Korea Selatan harus memperoleh persetujuan sebelum menjual ke Australia. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol Tiongkok terhadap rantai pasok global semakin kuat.
Menurut Jamieson Greer, perwakilan perdagangan AS, langkah ini memberi Tiongkok kendali atas hampir seluruh rantai pasok global di sektor teknologi. Bagi banyak pengamat, strategi ini mencerminkan penerapan kebijakan foreign direct product rule milik AS, yaitu aturan yang memperluas yurisdiksi hukum Washington terhadap produk luar negeri yang masih mengandung teknologi AS.
Pembelajaran Strategis Tiongkok
Neil Thomas, peneliti di Asia Society Policy Institute, menyatakan bahwa langkah Tiongkok merupakan cerminan pembelajaran strategis. “Tiongkok sedang belajar dari yang terbaik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Beijing meniru buku main Washington karena melihat efektivitas kontrol ekspor AS dalam membatasi perkembangan ekonomi dan pilihan politik negara tersebut.
Akar dari kebijakan ini dapat ditelusuri ke tahun 2018 ketika Presiden Donald Trump memulai perang dagang dengan Tiongkok. Pada masa itu, Beijing segera menyiapkan perangkat hukum serupa milik AS, seperti Unreliable Entity List pada 2020 dan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing pada 2021, dua instrumen yang mencerminkan entity list dan mekanisme pembekuan aset milik Washington.
Respons Tiongkok Terhadap Tarif AS
Tahun ini, saat Trump kembali menerapkan tarif tambahan terhadap produk asal Tiongkok, Beijing merespons dengan cepat. Pemerintah menempatkan sejumlah perusahaan AS, termasuk PVH Group, pemilik merek Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, serta Illumina, ke dalam daftar entitas tidak andal. Selain itu, ekspor logam penting seperti tungsten, tellurium, molybdenum, dan indium juga dibatasi, dampaknya langsung dirasakan oleh rantai pasok industri global.
Risiko Eskalasi dan Perspektif Global
Meski langkah ini memperkuat posisi tawar Tiongkok, sejumlah analis memperingatkan risiko eskalasi. Jeremy Daum, peneliti senior di Yale Law School, mengatakan bahwa strategi saling membalas bisa menjadi bumerang. “Bahaya dari pendekatan yang tampak seimbang ini adalah ketika satu pihak menganggapnya sebagai timbal balik, pihak lain bisa menafsirkannya sebagai provokasi. Dalam perlombaan menuju dasar, tidak ada yang menang,” ujarnya.
Bagi Tiongkok, strategi ini merupakan upaya untuk menegaskan otonomi dalam sistem perdagangan internasional. Sementara itu, langkah Beijing menunjukkan bahwa kebijakan ekspor dan sanksi kini bukan lagi monopoli Washington.
Dalam konteks global, kedua negara kini mengubah arena perang dagang menjadi pertarungan regulasi dan teknologi lintas batas. Dampaknya akan dirasakan jauh melampaui batas ekonomi keduanya.
Komentar
Kirim Komentar