
Australia Melarang Anggota Knesset Israel Hadiri Acara di Sydney dan Melbourne
\nPemerintah Australia telah melarang anggota Knesset dari partai Zionisme Religius, Simcha Rothman, untuk mengunjungi negara tersebut dalam rangkaian acara yang dijadwalkan berlangsung di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne. Keputusan ini diambil setelah pihak berwenang menilai bahwa Rothman memiliki kecenderungan menyebarkan pesan perpecahan.
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri Tony Burke, pemerintah tidak ingin orang-orang yang datang ke Australia dengan niat menyebarkan kebencian dan memicu perpecahan. "Jika Anda datang ke sini untuk menyebarkan pesan kebencian, kami tidak menginginkan Anda di sini," ujarnya dalam pernyataan resmi.
\nRothman, yang merupakan anggota parlemen sayap kanan, sebelumnya dijadwalkan hadir dalam serangkaian pertemuan di sekolah-sekolah dan sinagoge Yahudi serta bertemu dengan para korban serangan antisemit terbaru. Namun, rencana tersebut dibatalkan beberapa jam sebelum ia dijadwalkan tiba di Australia. Pihak Asosiasi Yahudi Australia (AJA) yang mengundang Rothman mengonfirmasi pembatalan tersebut.
\nDalam pernyataannya, ketua AJA, Robert Gregory, mengkritik tindakan pemerintah sebagai langkah yang tidak adil terhadap komunitas Yahudi. Ia menilai bahwa semakin banyak warga Yahudi Australia yang mulai mempertimbangkan untuk beremigrasi. Selain itu, Gregory juga menyatakan bahwa Israel sepenuhnya berhak mengambil tindakan tegas terhadap situasi yang terjadi.
\nBeberapa waktu lalu, Australia juga melarang aktivis pro-Israel Hillel Fuld karena dianggap membawa risiko bagi kesehatan, keselamatan, atau ketertiban umum. Tahun lalu, mantan menteri kehakiman Ayelet Shaked juga ditolak masuk dengan alasan serupa.
\nSikap Australia Terhadap Israel yang Semakin Kritis
\nDalam beberapa minggu terakhir, Canberra telah menunjukkan sikap yang semakin kritis terhadap Israel. Salah satu contohnya adalah rencana pemerintah untuk mengakui negara Palestina pada bulan depan. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam hubungan diplomatik antara kedua negara.
\nSimcha Rothman, yang menjadi salah satu arsitek utama reformasi sistem peradilan Israel, dikenal dengan pendiriannya yang keras terhadap isu-isu terkait wilayah Palestina. Ia pernah menyebut anak-anak Gaza sebagai "musuh" dan mendukung kontrol penuh Israel atas Tepi Barat. Rencana tur pidatonya di Australia akhirnya dibatalkan menjelang acara yang direncanakan.
\n15 Negara Serukan Solusi Dua Negara
\nSebanyak 15 negara, termasuk Australia, Prancis, dan Kanada, telah menyatakan komitmen mereka terhadap solusi dua negara. Mereka menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
\nDalam pernyataan bersama yang dirilis menjelang pertemuan Majelis Umum PBB, menteri luar negeri dari 15 negara tersebut menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai dalam batas-batas yang diakui internasional.
\nPernyataan tersebut juga mengecam serangan 7 Oktober 2023 dan menuntut gencatan senjata segera serta pembebasan sandera tanpa syarat. Selain itu, mereka menyambut baik komitmen Presiden Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun.
\nDaftar negara yang siap mengakui negara Palestina antara lain:
\n- \n
- Andorra \n
- Australia \n
- Kanada \n
- Finlandia \n
- Prancis \n
- Islandia \n
- Irlandia \n
- Luksemburg \n
- Malta \n
- Selandia Baru \n
- Norwegia \n
- Portugal \n
- San Marino \n
- Slovenia \n
- Spanyol \n
Pernyataan bersama ini menjadi langkah penting dalam upaya menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Australia, meskipun melarang Rothman, tetap menunjukkan komitmennya terhadap solusi damai dan pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Komentar
Kirim Komentar